IPW Prihatin, Banyak Oknum Polisi Tak Netral Dalam Pilkada

JawaPos.com - Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah diuji dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya jelang pelaksanaan pilkada, laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.

"Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Minggu (24/6).

IPW mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke Polres.

Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.

"Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu," kata Neta.

Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 menurutnya telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya kata Neta mengkhawatirkan situasi ini.

Kendati demikian, ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan Polres.

"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar," sebutnya.

Untuk menertibkan ulah oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, menurutnya Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.

"Kapolri Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018," pungkas Neta.