PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Demokrasi Harus Maju, Bukan Seperti Poco-Poco

Ilustrasi: Kepala Daerah

JawaPos.com - PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, alasan menekan praktik politik uang, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak kedaulatan rakyat, dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Politikus PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menegaskan persoalan politik uang merupakan tantangan demokrasi yang harus diselesaikan tanpa mengorbankan hak pilih rakyat. Menurutnya, solusi atas problem tersebut tidak boleh dilakukan dengan memangkas partisipasi publik.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata Mujab di sela-sela gelaran Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Mujab mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat mengenai sikap partai terhadap wacana tersebut melalui pidato pembukaan Rakernas. Megawati, kata dia, mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.

“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ungkap mantan Ketua BEM UI tersebut.

Menurut Mujab, wacana evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan justru membawa Indonesia ke arah kemunduran. Ia menilai, keputusan yang diambil akan menjadi cermin arah demokrasi nasional ke depan.

Senada dengan Mujab, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Ia menilai, kedekatan tersebut hanya dapat terbangun melalui mekanisme pemilihan langsung.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” ujar Seno.

Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu tidak semata-mata dimaknai sebagai ajang meraih kemenangan politik atau kursi kekuasaan. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses menentukan bagaimana kepemimpinan dijalankan dan pemerintahan dikelola dengan amanah.

“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.