Sekjen PDIP Sebut Usulan Hak Angket Perlu Dukungan Civil Society

JawaPos.com - Jalan untuk mengusulkan hak angket Pemilu 2024 di DPR diprediksi bakal menemui hambatan. Menurut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, dukungan dari masyarakat sipil (civil society) sangat diperlukan untuk mewujudkan hak penyelidikan oleh DPR tersebut.

Selain intimidasi terhadap partai politik, ungkap Hasto, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai. Semua pihak diharapkan legawa menerima hasilnya. Padahal, Hasto menyebutkan bahwa Pemilu 2024 sarat kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hasto mengatakan, angket memang hak konstitusional dari DPR. Tetapi, angket bukan semata hak DPR. Rakyat juga punya hak untuk menjaga kedaulatannya agar rakyat tidak direpresentasikan dengan sembako. Rakyat jangan direpresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi dibiarkan. ”Kalau ini tidak kita lakukan, inilah yang menjadi ancaman untuk kita, bangsa kita ke depan,” ucapnya.

Secara prosedural, hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung dua fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDIP sendiri memiliki 129 anggota di DPR. Dengan demikian, cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Kendati begitu, lanjut Hasto, yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama. Bagaimana civil society membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 sudah dianggap beres meski ada intimidasi, politik uang (money politics), dan kecurangan dalam penyelenggaraan hingga rekapitulasi suara.

Menurut Hasto, hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR yang juga harus di-back up oleh kesadaran rakyat. ”Dan kesadaran kelompok prodemokrasi serta kesadaran civil society," beber politikus asal Jogjakarta itu.

Hasto menegaskan bahwa PDIP sudah matang dalam mengajukan hak angket dengan menyiapkan segala sesuatunya. Baik naskah akademik, bukti-bukti, maupun pergerakan partai untuk menghadapi penghadangan atau penjegalan terhadap pengajuan hak angket.

Terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, tidak mudah bagi PDIP dan partai lainnya menggulirkan hak angket di DPR. Dari sisi pasangan 01 dan 03, menurut dia, sampai sekarang belum terlihat solid dalam mengusung angket. Selain itu, Presiden Jokowi tentu tidak akan tinggal diam melihat upaya angket. ”Saya rasa hak angket akan sulit terwujud,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat suara soal isu hak angket. Dia menegaskan bahwa pernyataan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang pesimistis mengenai hak angket merupakan pandangan pribadi. ”Yang pasti bukan itu sikap Nasdem, belum ya,” katanya sesudah berbuka puasa bersama di kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin. (lum/tyo/c9/fal)