Ijtimak Ulama Nusantara Diminta Pertegas Fatwa soal Politik Uang

JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggandeng para ulama dalam Ijtimak Ulama Nusantara sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2024. Momen tersebut diharapkan bisa menghasilkan sejumlah rekomendasi maupun fatwa yang dapat menyukseskan pemilu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menghambat pemilu berkualitas. Salah satunya adalah money politics atau jual beli suara masyarakat.

Praktik tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu hambatan, terutama bagi kelompok pesantren, bisa merebut kursi legislatif. Sebab, caleg yang berlatar belakang santri relatif tidak punya modal besar. "Karena santri modalnya cekak," ujar Cak Imin, sapaannya, dalam pembukaan Ijtimak Ulama Nusantara di Hotel Millennial, Jakarta, kemarin (13/1).

Nah, jika itu tidak dicarikan solusinya, Cak Imin pesimistis kalangan santri berhasil memenangi kontestasi. Karena itu, Cak Imin berharap salah satu persoalan yang dibahas dalam Ijtimak Ulama Nusantara berkaitan dengan politik uang. Bahkan, dia meminta ada fatwa baru yang bisa mempertegas larangan terhadap praktik tersebut.

Cak Imin juga berharap Ijtimak Ulama Nusantara bisa memberikan gagasan dan pokok-pokok pikiran kepada masyarakat jelang pemilu. Dia mengakui, situasi sosial ekonomi tidak cukup baik. Pascapandemi, masyarakat dihadapkan pada krisis ekonomi yang bisa memicu disparitas kesenjangan sosial. Dan, jika terjadi di situasi politik yang panas, hal itu berisiko menciptakan konflik.

’’Ini rentan akan konflik horizontal,’’ kata Cak Imin.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi digelarnya Ijtimak Ulama Nusantara. Dia berharap forum itu bisa menjadi wadah bagi para ulama untuk ikut ambil bagian menciptakan pemilu damai. ’’Tugas tanggung jawab ulama itu menjaga umat dan menjaga negara. Dan, itu sudah dilaksanakan dari dulu,’’ ujarnya.

Ma’ruf meminta tradisi tersebut terus dirawat. Bukan justru sebaliknya. ’’Jangan menjadi kompor yang justru membelah bangsa ini,’’ kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia tersebut.