Ganjar Soroti Indeks Korupsi Stagnan, Begini Pandangannya

JawaPos.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.

IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.

"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar.

Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada istilah sandera politik.

Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.

"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri gak tau? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.

"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkas dia.

Diketahui, Ganjar sebelumnya menemui milenial dan Gen Z Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1) siang. Kepada Ganjar, anak-anak muda ini mencecar pertanyaan bagaimana upaya pemberantasan korupsi serta komitmen Ganjar-Mahfud, baik untuk aktor maupun pencegahan perilaku koruptif.

Momen ini berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)".

Mengenakan kemeja putih Sat-Set dibalut rompi hitam, eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor juga perlu ditingkatkan.