Kalangan Aktivis Prakarsa Khawatir Isu Pemakzulan Berbahaya Bagi Stabilitas Negara

JawaPos.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyerukan semua pihak untuk bersama menjaga Pemilu berjalan dengan aman dan damai. Prakarsa Aktivis adalah kumpulan aktivis mahasiswa 98, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktivis pergerakan rakyat tahun 1990-an.

Seruan Prakarsa disampaikan menanggapi maraknya isu pemakzulan, isu dinasti, dan upaya penggagalan penggagalan Pilpres 2024. Belakangan, ketiga isu tersebut santer mencuat ke publik.

"Kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan mengedepankan Pemilu yang damai, jujur dan terbuka, sehingga benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimat. Dengan begitu, Indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makin dinamis dan menantang," ujar Wahab Talaohu, salah satu aktivis Prakarsa, di Kantor DPP Persaudaraan 98, Jakarta, Jumat (19/1).

Wahab juga menegaskan, ketiga isu tadi sangat berbahaya dan mengganggu kedamaian negeri. Pasalnya, mimpi yang dibangun para presiden pendahulu serta pengorbanan para pahlawan menjadi sia-sia jika Indonesia terancam perpecahan. Dia menduga, isu tersebut dilontarkan demi ambisi yang tak ingin adanya suasana damai di tengah Pemilu saat ini.

"Tampak sekali bahwa pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadinya sendiri," ucapnya.

Para pihak yang tak bertanggung jawab ini, menurutnya, sengaja terus-menerus mengembangkan isu-isu tersebut demi menggiring opini publik untuk mengacaukan keadaan. 

"Walau tidak terkait pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan Pilpres langsung," ungkap Wahab. 

Wahab juga menuturkan, penghembus isu itu meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya. Padahal, para penghembus isu tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya. 

"Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi," ucapnya.

Di acara yang sama, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko menyatakan, seharusnya peserta Pemilu mau bertarung di Pilpres secara jujur adil, bukan melempar isu ada kecurangan sementara Pemilu belum berlangsung. 

“Belum bertarung sudah bilang curang, bahkan bilang pemakzulan. Rakyat menjadi korban dan satu generasi akan jadi luka ke depan,” kata Budiman.

Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan ini terdiri atas sejumlah aktivis kawakan yang punya sejarah menentang Orde Baru. Di antaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta), Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo).

Kemudian, Rachlan Nasidik (aktivis LSM), Wignyo Prasetyo (aktivis Mahasiswa 90-an Jakarta), Sangap Surbakti (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Salamuddin Daeng (aktivis LSM), Mangapul Silalahi (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Sulaiman Haikal (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Panel Barus (aktivis Mahasiswa Jakarta), Bungas T Fernando Duling (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Hendarsam Marantoko (aktivis dan praktisi hukum), dan Kun Nuracahadijat (aktivis gerakan mahasiswa 1998 UI).