Demokrat: Pandemi Fokus ke Rakyat, Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan menuju 2022, ada beberapa catatan yang perlu pemerintah cermati terkait pandemi Covid-19.

Menurut Herzaky, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini. Apalagi dalam menghadapi Omicron dan varian-varian selanjutnya dari Covid-19.

"Pemerintah jangan pernah lengah dan anggap remeh. Apa yang terjadi di negara lain, seharusnya diantisipasi dengan cepat dan serius. Jangan menunggu korban berjatuhan. Penanganan Omicron seharusnya tidak seperti penanganan Delta yang sangat telat dan lambat antisipasinya," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12).

Herzaky menambahkan, selama pandemi, pemerintah seharusnya fokus pada upaya di bidang kesehatan. Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk memulihkan ekonomi.

"Jangan kemudian membuat kebijakan serba tanggung. Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan," katanya.

Hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan menghadapi kesulitan luar biasa, dari terancam nyawa karena Covid-19, dan kemudian karena kondisi ekonomi memburuk. Seharusnya pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19. Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia.

Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil. Semua elemen bangsa ini, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, punya tujuan yang sama.

"Bagaimana agar bangsa ini bisa segera keluar dari pandemi? Bagaimana agar dampak pandemi ini tidak terlalu besar, dan menelan banyak korban rakyat Indonesia?," ungkapnya.

Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.

"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru pemerintah mau mendengarkan. Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru pemerintah berubah," tuturnya.

Herzaky juga meminta agar pandemi ini tidak dijadikan ladang bisnis. Misalnya bisnis rapid test, test antigen, PCR dan biaya karantina di hotel.

"Tolong jangan pernah jadikan pandemi ini ajang bisnis. Dari dugaan bisnis rapid test, antigen, PCR, sampai kemudian sekarang karantina di hotel berbintang. Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar membuat pemerintah hilang fokus," tegasnya.

Menurut Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi. Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi.

"Ujung-ujungnya akan semakin menghambat kita dalam menangani dan menghadapi pandemi ini, dan pandemi-pandemi ke depannya," pungkasnya.