Gimmick Politik Jelang Pemilu 2024 Dinilai Mengaburkan Narasi Demokrasi

JawaPos.com - Jelang gelaran pemilu 2024 Indonesia dinilai dilanda situasi demokrasi yang mati rasa, termakan politik bucin dan politik receh yang dibangun sejak pemilu 2014. Generasi milenial dan generasi Z, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, diharapkan untuk bergerak melawan proses pelemahan demokrasi itu.

Prof. Zulfan Tadjoeddin dari Western Sydney University bercerita tentang jalan panjang transisi demokrasi Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Ia mengungkapkan, Indonesia pada 1950-an pernah bereksperimen demokrasi liberal, lalu era pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.

Ia mengungkapkan, peningkatan kesejahteraan ekonomi pada era Orde Baru menghasilkan masyarakat berpendidikan dan lebih sejahtera, yang perlahan menuntut kebebasan. "Rakyat ingin didengar dan tak mau dibungkam. Akhirnya lahirlah Reformasi 1998, Orba tumbang dan Indonesia pun memasuki masa transisi demokrasi," kata Prof Zulfan dalam diskusi bertajuk 'Problematika dan Kontekstualisasi Demokrasi Indonesia Terkini', Kamis (14/12).

Zulfan tak memungkiri, kondisi terkini juga sangat mengkhawatirkan. Demokrasi yang rusak bukan disebabkan oleh ancaman senjata, tetapi bisa jadi dirusak oleh mereka yang terpilih secara demokratis.

"Sudah ada banyak contohnya di dunia, dan salah satu contohnya yang terkenal adalah Hitler. Hitler terpilih secara demokratis, tetapi dia membawa Jerman setelah perang dunia pertama menuju perang kedua, negara sangat otoriter. Jadi, demokrasi itu bisa juga dirusak oleh mereka-mereka yang terpilih secara demokratis," ucap Zulfan.

Sementara, akademisi dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy menjelaskan bagaimana fenomena demokrasi bucin (budak cinta) dan politik receh kini terjadi. Ia mengungkap, itu dimulai sejak 2014 hingga 2019, yang memunculkan polarisasi di tengah rakyat.

Sebab, sempat muncul istilah 'Cebong' sebagai simbol pendukung pemerintahan Jokowi, lalu 'Kampret' dan 'Kadrun' untuk pendukung Prabowo. Ternyata itu berlanjut dalam kejidupan sehari-hari.

Apapun kebijakan pemerintah pasti dianggap benar dan dibela oleh Cebong. Sebaliknya, apapun kebijakan pemerintahan selalu salah dan dicerca oleh Kampret dan Kadrun.

"Ujungnya obyektivitas rakyat menjadi tak jelas. Seandainya seorang pendukung pemerintahan merasa kebijakan pemerintah sebenarnya salah, tapi ia tak berani mengkritisi karena takut dianggap kampret. Jadi inilah yang merusak demokrasi," urai Meilanie.

Menurut dia, kondisi itu menjadi alat legitimasi program penguasa. Operatornya adalah influencer dan buzzer, yang bertugas memanipuasi opini publik. Mereka bertugas membuat narasi promosi kebijakan yang kontroversial.

"Misalnya masalah pelemahan KPK. Dibelokkan influencer sebagai masalah radikalisasi di tubuh KPK dengan isu Taliban KPK. Kita melihat guru bangsa seperti Syafii Maarif yang mengkritisi kebijakan itu lebih tak dipercaya dibanding influencer," papar Meilanie.

Sedangkan, politik receh terinspirasi dari pemenangan Bongbong Marcos di Filipina yang mengaburkan substansi dengan mendorong politik gimik. Diketahui, Bongbong ialah putra diktator Filipina Ferdinand Marcos yang digulingkan rakyat.

"Bongbong bisa naik dengan menggunakan strategi gimmick, menggunakan jasa influencer, para artis, bikin konser musik mahal, memviralkan narasi tipu-tipu tentang kebesaran dinasti Marcos untuk menutupi bahwa dulunya Ferdinand adalah otoriter. Ia menyasar anak muda yang tak paham sejarah ketika Ferdinand memerintah," urai Meilanie.

Kebetulan Bongbong berpasangan dengan Sara Duterte, anak dari presiden Filipina sebelumnya, yakni Rodrigo Duterte. Namun, Sara dan Bongbong punya rekam jejak yang positif, meskipun orang tua keduanya punya catatan hitam.

Sara bisa menyelesaikan dua periode pemerintahan sebagai kepala daerah sebelum maju ke Pilpres Filipina, sementara Bongbong tak pernah terlibat dalam dugaan prlanggaran HAM semasa Ferdinand Marcos. Menurut Meilanie, marketing politik di Indonesia lebih hebat, karena mampu mengemas kandidat yang punya catatan negatif dikemas menjadi positif melalui gimik.

"Ini berarti Indonesia lebih hebat dari sisi marketing politik, karena bisa memasarkan produk yang sebenarnya lebih jelek daripada itu dan sekarang memimpin elektabilitas berdasar hasil bernagai krmbaga survei. Ini kekhawatiran kita, paslon terburuk justru leading," ujar Meilanie.

Ia pun menilai, seluruh pemimpin Indonesia pasca kepemimpinan BJ Habibie, dan semua partai politik bertanggung jawab untuk melambungkan nama yang punya cacat sejarah dari sisi pelanggaran HAM menjadi kandidat terkuat pada pilpres. Menurut Meilanie, seandainya sejak dahulu dibentuk pengadilan HAM terkait kasus masa lalu, maka masalah ini takkan bersisa.

"Masa depan Indonesia saat ini ada di tangan Anda generasi milenial dan generasi Z karena Anda mendomimasi jumlah pemilh di pemilu. Mari bersepakat bahwa Indonesia yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita adalah Indonesia yang berkepastian hukum dan menjunjung tinggi meritokrasi bukan generasi instan," pungkas Meilanie.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Gimmick Politik Jelang Pemilu 2024 Dinilai Mengaburkan Narasi Demokrasi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com