Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 14 Oktober 2021 | 00.55 WIB

Lira Soroti Kunjungan Moeldoko ke Petani Garam Cirebon

TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos) - Image

TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko beberapa waktu lalu berkunjung ke Cirebon, Jawa Barat. Ia mendatangi para petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Para petani garam tersebut mengeluhkan banyak hal, terutama berkaitan dengan harga garam yang anjlok serta rawannya kemungkinan terjadi abrasi di tepi pantai Cirebon. Termasuk soal harga garam yang anjlok.

"Harga garam anjlok sekali hanya Rp 500 per kilogram. Kami mohon pemerintah bisa segera menetapkan HET (harga eceran terendah)," ujar Marzuki salah satu perwakilan petani garam.

Setelah mendengar keluh-kesah petani garam, Moeldoko pun menyatakan pemerintah sedang menyiapkan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani garam di lapangan. Hal itu meliputi, antara lain, kebijakan impor garam industry, serta akan adanya program revitalisasi bibir pantai utara Jawa.

Sementara soal tingkat harga garam, Moeldoko juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi petani garam kepada kementerian/lembaga terkait.

"Namun kita semua untuk tetap optimistis, meski masih ada beragam persoalan yang harus dihadapi," ujarnya.

Aktivitas Moeldoko menyambangi para petani garam itu pun disorot oleh Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Varhan. Ia pun mendukung para pejabat publik untuk terus melakukan dialog dengan masyarakat.

Karena, lanjut Varhan, seorang pejabat publik melihat rakyat hanya sebagai objek kebijakan yang harus mematuhi aturan yang lazimnya datang dari atas (top-down). Pola seperti itu sudah usang dan harus diubah.

“Mungkin target programnya tercapai, tetapi urusan dengan rakyat tidak bisa terlampau disederhanakan dengan pencapaian angka-angka target, melainkan harus bisa mengambil hati rakyat agar mereka juga merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan sebatas objek kebijakan,” kata Varhan dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Menurut Varhan, jika dikelola dengan baik, semua pandangan, pendapat dan keluhan rakyat itu, pada gilirannya akan berbaur dengan ide-ide cerdas berujung pada solusi perbaikan kualitas hidup bermasyarakatnya.

“Sudah saatnya para pejabat publiklebih banyak mendengar sebelum memberikan arah dan perintah melalui mulut,” katanya.

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore