JAMMI Dukung Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme

JawaPos.com - Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan, direspons oleh banyak kalagan. Salah satunya Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI).

Moeldoko juga menilai, pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter secara komprehensif dan kolaboratif, di antaranya dengan melibatkan peran pondok pesantren (Ponpes).

Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi mengatakan, pernyataan Moeldoko tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Misalnya temuan Badan Intelejen Negara (BIN) di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menemukan 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme.

Irfaan juga menambahkan penelitian terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2021 mengungkap 30,16 persen mahasiwa memiliki sikap toleransi yang rendah.

“Embrio paham radikalisme kan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, dan memaksakan kehendak,” terangnya, dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (27/9).

“BIN menemukan sekitar 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme. Sementara itu, embrionya, sikap intoleransi diungkap oleh riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021. Mereka menemukan 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi yang rendah,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut JAMMI, imbauan KSP Moeldoko ini mesti menjadi perhatian bersama bagi pemerintah maupun kalangan elemen masyarakat.

“Ini alarm dini bagi semua pihak agar mewaspadai gerakan dan paham terorisme yang menyusup di tengah masyarakat,” kata Irfaan.

Lebih lanjut, JAMMI mengajak semua anak bangsa bahu membahu melakukan upaya preventif terbaik agar paham intoleransi dan radikalisme ini tidak merusak integrasi bangsa.

“Saya kira salah satu upaya itu, seperti yang Pak Moeldoko singgung saat di Pesantren Lirboyo, perlunya revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pembangunan karakter. Tentu memerlukan dukungan dan political will pemerintah agar dapat melibatkan pesantren dalam tiap program upaya preventif, deradikalisasi maupun counter-narasi paham radikalisme apalagi terorisme,” jelasnya.

Pihaknya juga meyakini jejaring pesantren berkontribusi besar dalam meng-counter narasi-narasi paham keagamaaan yang rigid dan kaku. JAMMI misalnya menyebut peran pesantren yang biasa belajar kitab kuning bercorak ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdiyah yang membentuk pola pikir yang inklusif, moderat, dan mencintai tanah air.

Begitu juga kontribusi jejaring alumni pesantren yang menyebarkan paham agama wasatiyah (moderat) yang mematahkan paham radikalisme sehingga paham itu tidak laku di tengah masyarakat. Sementara
di perguruan tinggi, JAMMI berharap agar pemerintah dapat membuka lebar gerbang perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi kalangan santri. Jauh lebih baik jika pemerintah menyediakan beasiswa.

“Santri masuk kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) itu udah biasa, tapi kalau masuk PTN seperti UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan sebagainya itu 'kan jarang banget. Barangkali mahasiswa yang terpapar itu belum pernah berkenalan dengan kitab-kitab kuning sehingga mudah terdoktrin paham radikalisme,” pungkasnya.