TKN Prabowo-Gibran Enggan Buang Waktu Masalahkan Format Debat Pilpres 2024

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani (kiri) bersama Sekretariat TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid (kedua kiri). (ANTARA/Aprillio Abdullah Akbar)

JawaPos.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, pihaknya enggan menghabiskan waktu untuk berpolemik memperdebatkan format debat capres-cawapres pada Pilpres 2024. Terpenting, debat tersebut dapat meningkatkan kualitas peserta Pilpres.

"Sayang waktunya masyarakat terbuang percuma untuk menyaksikan polemik soal format debat. Yang pasti paslon Prabowo-Gibran siap mengikuti format apapun yang diinginkan masyarakat dan ditetapkan oleh KPU," kata Rosan kepada wartawan, Senin (4/12).

Rosan menegaskan, yang terpenting format tersebut bisa meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

"Jauh lebih baik kalau setiap paslon berlomba-lomba menyampaikan gagasan besarnya masing-masing atau mempertontonkan aksi nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya seperti yang kami lakukan sekarang ini setiap hari di seluruh Indonesia," ucap Rosan.

Baca Juga: Timnas AMIN Sebut TKN Prabowo-Gibran Usulkan Debat Hanya Paparkan Visi-Misi Tanpa Sanggahan

Menurut Rosan, salah satu contoh yang dimaksud berupa pembagian makan siang sehat gratis setiap hari untuk anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia. Ia menekankan, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melakukan pemberian makan siang sehat gratis setiap hari sampai dengan hari terakhir kampanye, pada 10 Februari 2024.

Baca Juga: Timnas AMIN Harapkan Format Debat Capres-Cawapres Tetap Sesuai Peraturan KPU

"Di TKN Prabowo-Gibran prinsip dalam kampanye kami adalah wajib memberikan manfaat langsung bagi orang lain dan orang banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan untuk kepentingan kami sendiri yang diprioritaskan. Itu sesuai dengan azas kekeluargaan dan prinsip gotong royong," ujarnya.

Karena itu, jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, program tersebut akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan, dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun per tahun atau kurang lebih Rp 1,1 triliun per hari.

Sebab sejauh ini ada 82,3 juta anak usia dini dan ibu hamil yang perlu dibantu dan menjadi prioritas pemerintah nantinya.

"Selain untuk membebaskan 30 juta lebih anak usia dini dan 4,8 juta Ibu hamil dari bahaya stunting, dampak multiplier ekonominya juga sangat besar. Karena sumber daya manusia yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan tersebut setiap hari bisa mencapai jutaan orang yang akan menikmati pendapatan tambahan dengan jumlah lebih tinggi dari UMR setiap bulannya," pungkas Rosan.

Editor: Dimas Ryandi