Kampanye di Kupang, Ganjar Jamin Permasalahan Stunting Selesai dengan Kehadiran Satu Desa Satu Puskesmas

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo enggan membuai pemilih muda dengan gimmick yang disampaikan melalui materi kampanye Pilpres 2024.

JawaPos.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Indonesia Timur dengan menjalani kampanye hari keempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12). Ganjar Pranowo menyadari tantangan khusus di Indonesia timur dan menegaskan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.

Ganjar menyatakan, fasilitas kesehatan, satu desa satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes dan satu dokter harus segera disediakan. Sehingga kondisi ibu mengandung hingga melahirkan dan masa kruisial 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) dapat terpantau.

Hal ini ditekankan Ganjar, dalam rangka penurunan angka stunting di NTT yang saat ini tertinggi di Indonesia mencapai 35 persen.

Baca Juga: Puluhan Tahun Bersahabat, Begini Sosok Kiki Fatmala di Mata Ozy Syahputra

“Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang musti dipantau. Kalau masalah kita tandai sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat desanya, bahkan seperti di Jawa Tengah, kita mendorong pelajar sebagai pendamping ibu hamil melalui program one student one client. Jadi sebenernya ada bank cara untuk mencegah stunting” ujar Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga mengutarakan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di NTT. Kejadian TPPO yang melibatkan 256 warga NTT pada Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan preventif dan penanggulangan.

Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menangani masalah ini.

Baca Juga: Segera Diresmikan, Pertamina Siapkan Pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara untuk Bandara Dhoho Kediri

“Kebetulan kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle” kata ganjar.

“Ini penting partisipasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum maka butuh kerja sama antara penegak hukum dan Pemda, kita siapkan shelter-shelter untuk menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul harus ada satu layanan yang bisa menerima laporan masyarakat sehingga kita bisa meresponnya dengan cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu momen mau bertindak dengan cepat," pungkas Ganjar.

Editor: Banu Adikara