Anak Wakil Ketua Umum Golkar Jadi Pengurus PPP, Suharso Diprotes Kader

JawaPos.com - Kader yang memberi nama Gerakan Penyelamat (GP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) protes terhadap ketua umumnya Suharso Monoarfa. Mereka menuntut untuk mengubah struktur kepengurusan.

Inisiator GP PPP, Rudiman mengaku aneh karena kader-kader yang telah berjuang di partai berlogo Kakbah ini tidak masuk kepengurusan. Malah kader baru yang masuk seperti putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yakni Yudhistira Raditya Soesatyo.

"Itu satu putranya Bamsoet masuk kepengurusan PPP. Kemudian Anggi Paturusi dari Hanura menjadi salah satu ketua," ujar Rudiman kepada wartawan, Jumat (12/2).

Rudiman mengeluhkan, kader yang telah berujang malah tidak mendapat tempat oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Malah memilih kader baru.

"Sementara yang kader PPP asli dibuang semua. Yus Yasin (Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen-Red). Banyaklah hampir semua kader potensial dibuang," katanya.

Rudiman menduga, komposisi kepengurusan PPP yang baru ini Suharso Monoarfa tidak konsultasi dengan kader-kader partai yang identik dengan warna hijau ini. Sehingga tidak mengakomodir orang-orang yang telah berjuang di PPP.

"Kan biasanya kader tahu bahwa keputusan politik yang diambil harus secara bersama-sama," ungkapnya.

Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan

Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD

Sebelumnya, Juru Bicara GP PPP Rusli Effendi mengacam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan.

Hal itu dikatakan, Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025 ini.

"Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).

Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025.

Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengkoordinir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP.

"Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah," ungkapnya.