Dirjen Otda Sarankan Ibu Kota Baru Hanya Wilayah Administratif Saja

JawaPos.com - Rencana pemindahan Ibu Kota terus bergulir. Salah satu pulau yang akan menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dukungan pemindahan Ibu Kota pun datang dari berbagai kalangan. Tak terkecuali Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi (RAJ), Michael Umbas yang meyakini, proses pemindahan pusat pemerintahan itu bukanlah hal yang sulit bagi Presiden Jokowi.

"Kami mendukung dan tak ragu bahwa rencana itu akan terealisasi. Karena sudah banyak hal yang diwujudkan Presiden Jokowi," kata Umbas dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (14/5).

Umbas juga menuturkan, seloama era Jokowi, pembangunan infrastruktur dibangun merata. Baik jalan tol, hingga jalan desa, irigasi, bendungan, dan proyek lainnya.

"Meskipun ketika Jokowi membahas gagasan besar untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta, banyak yang memberi tanggapi nyinyir dan utopis. Tapi kami yakin itu bakal hilang," tambah Umbas lagi.

Bahkan, lanjut Umbas, ada juga yang memganggap itu hanya sebagai pengalihan isu di tengah sengketa Pemilu 2019. Padahal, gagasan tersebut dilakukan untuk kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia.

"Memindahkan ibu kota juga membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukan sebatas wacana politik. Jokowi justru membangun di daerah-daerah luar Pulau Jawa," paparnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan, pemindahan ibu kota itu sangat penting karena Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia. Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng.

Lebih lanjut, Akmal juga menjelaskan, Jakarta juga masih ada peluang untuk menjadi daerah khusus karena pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di Jakarta.

"Sebaiknya, yang jadi ibu kota nanti wilayah administratif saja. Biar tak ada kericuhan. Sebab wilayah administratif tidak ada DPRD," terang Akmal.

Di sisi lain, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menambahkan, zaman Bung Karno sudah dilakukan perencanaan pemindahan ibu kota dan sudah ada simbolisasi tiang dan ketika itu ada dubes Rusia, dubes AS yang hadir saat peresmian peletakan batu pertama.

"Jadi sudah ada perencanaan yang matang. Tapi karena peristiwa 1965 dan masalah pembiayaan, akhirnya tak terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu, Palangkaraya selain pusat ibu kota juga pangkalan pertahanan berbasis angkatan udara," imbuhnya.