MPR: NU dan Muhammadiyah Pemilik Saham Terbesar Bangsa Ini

JawaPos.com - Anggota MPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan, bangsa Indonesia lahir dari konsensus bersama. Dalam sejarahnya baik NU dan Muhammadiyah menjadi bagian dari pemilik saham terbesar bangsa ini. Termasuk elemen masyarakat lainnya.

“Sejak awal negara kita dirancang untuk semua, suku, adat istiadat, agama dan keyakinan yang berbeda. Karena itu sesungguhnya kita tidak mengenal warga negara kelas dua. Karena semua memiliki kedudukan sama,” kata Masinton dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Merawat Kebhinnekaan Indonesia” di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/3).

Menurut Masinton, NU dan Muhammadiyah punya kewajiban menjaga bangsa dan negara ini langgeng dengan prinsip kebangsaan, yaitu negara untuk semua meskipun memiliki latarbelakang yang berbeda. Pasalnya, dalam merawat kebhinnekaan bangsa ini tentu ada saja upaya sekelompok kecil yang ingin bangsa ini pecah.

“Gerakan itu bukan tidak ada, meski kecil tetap harus diwaspadai. Misalnya, kasus bom bunuh diri, dan gerakan radikal lainnya,” ucapnya.

Karena itu, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia harus menjaga Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persatuan.

Sementara itu juru bicara PBNU, Nabil Haroen juga mensinyalir akhir-akhir ini ada upaya yang dilakukan segelintir orang untuk membuat polarisasi di negeri ini. Tidak hanya saat Pemilu Presiden (Pilpres). Tapi sudah ada sebelumnya. Mereka ingin memecahbelah dan mengkotak-kotakan sehingga terjadi benturan-benturan di masyarakat. 

Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) akan selalu dan terus berjuang dalam menjaga NKRI. Sebab, dari awal sejarahnya NU sudah berkomitmen, terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. “Sampai kapan pun NU dan badan-badan di bawahnya akan selalu menjaga kebhinnekaan Indonesia,” tuturnya.

Dalam Diskusi kerjasama MPR dan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga hadir Pengamat politik Pangi Syarwi Pangi. Menurutnya, dalam hal kebhinnekaan, sebetulnyta kita tidak perlu mengajarkan orang Indonesia tentang toleransi. Karena baik NU maupun Muhammadiyah itu sudah clear tentang pluralisme, kebhinnekaan, dan keIndonesiaan.

"Kalau kita ajarkan ormas itu tentang toleransi keberagamaan, kita jadi mundur lagi," ujarnya.