Polemik Kotak Suara dan e-KTP, Iluni UI Rekomendasikan Ini

JawaPos.com - Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan karton sebagai kotak suara serta banyak ditemukannya blanko kosong e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) harus disikapi positif. Hal tersebut menandakan adanya perhatian dan keinginan kuat masyarakat akan Pemilihan Presiden dan anggota legislatif (Pemilu) yang berintegritas, jujur dan adil.

Munculnya reaksi pro kontra ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pelaksana penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU),  baik pusat maupun daerah. Jika kepercayaan publik terhadap KPU telah baik, maka kotak suara dari bahan apapun tak akan dipermasalahkan.

Untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat, perlu segera disosialisasikan pengamanan kotak suara dari kardus dan penggunaan e-KTP. Sehingga Pemilu berjalan lancar, aman dan damai.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bulanan (Disbul) Policy Centre (Polcent) Badan Pengurus Harian (BPH) Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di gedung rektorat UI Salemba Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Acara yang dibuka Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono menghadirkan sejumlah pembicara. Antara lain Ketua KPUD Jakarta periode 2012-2017 Sumarno, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, deputi direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati serta el Luthfie sebagai moderator diskusi. 

Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono dalam sambutan pembukaannya memaparkan, diambilnya tema “Kotak Suara Karton dan Blanko Ekstra eKTP sebagai Tantangan Pelaksanaan Pemilu Jurdil” dalam Diskusi Bulanan Polcen Iluni UI, merupakan salah satu bentuk kepedulian Iluni UI atas permasalahan yang ada di masyarakat. Terlebih menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 sekaligus sebagai upaya memberikan solusinya.

“Iluni UI sebagai bagian dari masyarakat akan selalu hadir dan memperhatikan segala hal yang menjadi kepedulian dan perhatian masyarakat,” papar Arief Budhy Hardono lewat siaran tertulisnya, Jumat (21/12).

Berkaitan dengan munculnya kekhawatiran dari masyarakat akan terjadi kecurangan jika kotak suara terbuat dari karton, Arief mengharapkan agar KPU Segera meningkatkan jaminan keamanan bagi kotak suara dari bahan karton. Termasuk mendorong KPU untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai kekuatan dan pengamanan kotak suara tersebut.

Di tempat yang sama, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Soemarsono, menyampaikan, penggunaan kota suara dari bahan karton dalam Pemilu tahun 2019 mendatang, bukan yang pertama kali. Tahun 2014 yang lalu juga menggunakan bahan yang sama untuk kotak suara.

“Penggunaan kotak suara dari bahan karton ini bukan kali yang pertama, melainkan telah dipergunakan pada Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018 sebagai pengganti kotak alumunium yang rusak. Kotak suara yang akan dipergunakan nanti tidak berupa kardus yang biasa, tetapi kotak dari bahan karton khusus yang telah diuji ketahanannya," ungkap Sumarno.

Sumarno maupun politisi Gerindra Ahmad Riza Patria Komisi 2 DPR sependapat dengan Arief. KPU harus segera memberikan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif terhadap permasalahan dan pengamanan kotak suara dari kardus.

Hal ini agar kepercayaan masyarakat pemilih dapat terus menguat sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar aman dan damai.

“Jika tetap menggunakan kotak suara dari bahan kardus, KPU Harus memastikan pengamanannya agar tak terjadi peluang melakukan kecurangan,” tegas Ahmad Riza Patria.

Deputi Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan, hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam Pemilu mendatang adalah mengetahui dengan jelas bagaimana kotak suara dan logistik pemilu lainnya didistribusikan. Ini mengingat tak semua wilayah di Indonesia bisa dijangkau lewat darat, ada kalanya harus melalui laut bahkan udara.

“Tak hanya berkaitan dengan distribusi logistik, standarisasi pemahaman petugas KPU, termasuk anggota KPPS yang nanti bertugas pun menjadi sangat penting,” papar Khoirunnisa.