Agung Terus Suarakan Golkar Gelar Munas, Ical: Asal Bukan Munaslub

JawaPos.Com - Prahara politik Golkar diperkirakan akan berakhir jika ada dua kubu yang berseteru bisa menggelar musyawarah nasional (munas) bersama. Harapan itulah yang muncul dari Golkar kubu Agung Laksono hasil musyawarah nasional (munas) di Ancol.

Kubu Agung mendorong pelaksanaan munas karena pengadilan tidak mengakui kepengurusannya ataupun Aburizal Bakrie hasil munas di Bali. Karenanya Agung meyakini munas akan ‎menjadi jalan tengah agar dualisme kepengurusan Golkar segera berakhir. "Dengan Munas, maka selesai semua masalah," ujar Agung di kantor DPP Golkar Jumat (6/11).

Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat itu mengaku menunggu jawaban kubu Aburizal  untuk menyelenggarakan Munas Golkar. Karenanya, dia mengambil langkah double track. Yakni, jalur politik dan jalur hukum. ‎"Sampai hari ini saya belum dapat jawaban tegas dari Ical," sebutnya.

Andai Ical ‎setuju untuk diselenggarakan munas, bisa saja seluruh proses hukum dihentikan. ‎Akan tetapi, munas yang dilakukan pun harus transparan, demokratis dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar. ‎

Tentu, itu semua perlu terinci dan tertulis agar apa yang dilakukan tidak sekedar janji saja. "Sebuah kesepakatan yang bisa didaftarkan dan akhiri semua proses persidangan. Kalau sudah ada persetujuan yang klop, semua masalah hukum kami hentikan," janji Agung.

Lantas, kapan waktu yang baik untuk penyelenggaraan Munas? “Awal 2016 waktu paling ideal. Sebab MPG (Mahkamah Partai Golkar, red) juga kan beri waktu selam‎batnya Oktober 2016," tandasnya.

Terpisah, Ical -sapaan Aburizal- mengaku setuju dengan ide tentang munas. Namun, dia tidak setuju adanya munas luar biasa (munaslub) seperti yang disarankan Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai.

"Munas bagaimanapun harus dilaksanakan. Yang jelas tidak ada munaslub," ujar Ical.

Menurutnya, komunikasi kubu munas Bali dengan Ancol juga makin intensif. "Terus dialog," sebutnya.

Dia tak memungkiri agar rekonsiliasi yang dimotori dengan adanya silaturahmi nasional (silatnas) beberapa waktu lalu bisa segera direalisasikan. Walaupun, ada sejumlah langkah hukum yang kembali diajukan pihak Agung. "Tapi kita berdua akan mengusahakan terus terjadinya rekonsiliasi ini dengan waktu yang lebih cepat," tutur mantan menko perekonomian itu.

Kendati menyetujui adanya munas, Ical masih belum bisa memastikan kapan terselenggaranya. "Tahunnya tidak tahu," tandas Ical.(dna/JPG)