Bawaslu Beber Siapa Incumbent yang Tahan Dana Panwaslu

JawaPos.com –  Kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak 9 Desember masih jauh dari harapan. Pasalnya, hak penyelenggara Pilkada dalam  bidang pengawasan, di kabupaten dan kota kerap dihalangi.

 Cara untuk  menghalangi kata angggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah anggaran pengawasan sengaja ditahan atau tak diberi seutuhnya oleh pemerintah daerah. Apa saja daerah tersebut? Yaitu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.

"Dana panwas sudah cair, tapi belum seluruhnya. Baru Rp250 juta dicairkan dari total dana panwas yang nilainya miliaran. Mana mungkin dana itu di bawah Rp1 miliar," kata Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Nasrullah khawatir anggaran yang ditahan – tahan adalah upaya sistematik yang dilakukan di beberapa daerah,

Ia menduga upaya itu dilakukan untuk melemahkan atau menghilangkan kekuatan pengawas.

"Upayanya seperti harus ketemu dulu dengan bupati, atau orang yang punya wewenang bisa mengeluarkan uang tersebut. Memang sudah ada yang dicairkan, tapi belum penuh.

"Kayak di Malinau baru Rp250 juta, dipakai satu bulan juga habis," ujarnya.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang justru tidak mendukung penyelenggara untuk menyukseskan pesta demokrasi daerah.

"Kalau minta ketemu dulu, deal dulu. Ya, sebagai panwas jangan dilakukan, mana cukup kalau hanya Rp250 juta. Sekalian saja panwas dibubarkan. Itu mayoritas incumbent," ujarnya.

Nasrullah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengontrol kembali beberapa daerah.

Pria kelahiran, Polewali Mamasa, 10 Juli 1971 mengaku butuh kepekaan, nurani kepada seluruh kepala daerah, jajaran pemda untuk benar- benar memfasilitasi.

"Harusnya langsung dicairkan uang itu kepada panwas, jangan  diangsur – angsur. Tak optimal teman-teman bekerja," sesal Nasrullah.

Ia mengaku, panwas di daerah seperti di Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Malinau, terpaksa meminjam uang untuk keperluan pengawasan ke Bawaslu Provinsi.

"Pilkada itu untuk rakyat, kalau tak support, berarti dia tak peduli untuk rakyat. Hajat ini untuk rakyat, kalau begitu, dia berarti tak dukung rakyat," ujarnya. (day/JPG)