Perpecahan di Tengah Masyarakat Dampak Dari Elite Politik

JawaPos.com - Kondisi masyarakat Indonesia pasca Pilkada DKI Jakarta mengalami polarisasi yang luar biasa panas. Parahnya, polarisasi tersebut didasarkan pada perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Brigjen Rafli menilai kondisi ini disebabkan akrobat politik yang kelewatan.

Menurutnya, kebebasan berpolitik sejatinya jangan dimaknai sebebas-bebasnya. Sehingga berani menabrak norma yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat.

"Dulu bicara SARA dengan politik itu tabu. Sangat tabu. Tapi sekarang dikait-kaitkan," ujanya dalam seminar kebangsaan di Badan Diklat AP1, Jakarta, Jumat (19/5).

Oleh karena itu, dia berharap agar para elite politik menunjukkan jiwa kenegarawanannya. Di mana dalam berpolitik sekalipun, siasat yang digunakan tetap menjunjung semangat keindonesiaan. Sehinga cara-cara yang berpotensi memecah belah keragaman bisa dihindari.

Rafli menambahkan, sekecil apapun benih perpecahan yang ditimbulkan para elite, sangat mungkin memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam implementasinya. Pasalnya, kondisi Indonesia yang seksi secara potensi alam, membuat bangsa ini terus berada dalam target bangsa lainnya.

Akibatnya, sekecil apapun letupan, bisa dimanfaatkan asing untuk membuat kekacauannya menjadi lebih besar. "Kedaulatan kita masih di rongrong. HTI misalnya, kan itu contoh pengaruh luar, dari Yaman," imbuhnya.

Dia juga berharap agar budaya yang mengklaim kelompoknya paling benar dan paling berhak atas Indonesia agar ditinggalkan. Pasalnya, sejak awal konstitusi yang digagas sudah menekankan adanya kesetaraan antarsemua suku dan agama di Indonesia. Tidak ada dikotomi antara hak mayotitas dengan  minoritas. "Negara ini milik sama-sama. Bukan milik mereka yang mayoritas," tuturnya. (far/JPK)