LIPI: Politik Identitas Menguat di Pemilu 2019

JawaPos.com - Politik identitas atau politisasi agama diprediksi menguat pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Adapun isu itu berangkat dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kita akan lihat dalam Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Pemanfaatan  agama dan politik identitas akan tetap menguat," ujar Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, Rabu (3/5).

Mengapa bisa menguat? Haris menjelaskan bahwa salah satu faktornya karena tidak ada keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan bangsa. Itu berlangsung sejak pemerintahan lalu.

Fokus pemerintah saat ini hanya pada pembangunan negara yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, pada level ke-Indonesiaan dengan basis keberagaman dan pancasila tidak bisa diwujudkan sampai sekarang.

Dampak selanjutnya bahwa yang tumbuh subur adalah nasionalisme berbasis komunitas baik etnik atau agama dan sebaliknya tidak kunjung tumbuh nasionalisme berbasis kewarganegaraan. "Ini akibat kelalaian pemimpin kita atau pemerintah kita dalam melakukan pembangunan bangsa," sebut Haris.

Dia menambahkan, Pilkada DKI Jakarta adalah Pilkada yang menggunakan isu identitas dan agama yang melampaui batas. Padahal basis dari demokrasi adalah rasionalitas yang mengukur kepasitas calon yang dipilih berdasarkan kemampuan bukan atas dasar kesamaan agama atau etnik.

"Kalau kemudian Pilkada basisnya lebih kepada sentimen promordial, tentu kualitas demokrasinya mengalami penurunan sebab kinerja seseorang menjadi tidak bernilai," ucapnya.

Kenyataannya, politik identitas tidak bisa dilarang. Namun dari segi demokrasi, itu sebuah kemunduran. Karena itu, Haris menilai perlu ada penyeimbangnya. Yakni dengan pendidikan politik kebangsaan dan kewarganegaraan supaya pengaruh politik identitas tidak terlalu besar.

Memang jangka waktunya cukup pendek untuk mengantisipasi hingga Pilkada 2018 dan butuh waktu lama untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, menurutnya itu harus diupayakan.

"Supaya referensi pemilih tidak pada identittas caleg atau paslon tapi lebih pada gagasannya, ide yang ditawarkannya. (Ini jadi) tanggung jawab negara, pemerintah. Sebab penting pendidikan pemilih untuk mencerdaskan kehidupan politik, bangsa kita," pungkas Haris. (dna/JPG)