Rizieq Serukan Aksi Bela Islam Bila Polisi Lembek Terhadap Victor

JawaPos.com - Habib Rizieq Shihab menyikapi keras kasus pidato kontroversial Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Victor Bungtilu Laiskodat. Victor dianggap telah menodai agama Islam.

Melalui sebuah video berdurasi 14 menit 29 detik itu, Rizieq Shihab menyampaikan sejumlah pesannya. Dia bahkan menyerukan perlawanan terhadap ucapan Victor yang dia nilai menistakan ajaran Islam.

Sugito Atmo Pawiro selaku kuasa hukum Rizieq membenarkan bila suara yang ada di video itu adalah kliennya. Saat ini, Rizieq disebutnya ada di Mekah, Arab Saudi. "Itu suara beliau asli," kata dia ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (13/8).

Di video itu terlihat tulisan Peringatan dari Mekkah, Habib Muhammad Rizieq Syihab. Di samping foto tertera teks pernyataan Rizieq yang mengiringi rekaman suaranya. Rizieq merekam orasinya di Makkah pada 16 Dzulqa’dah 1438 H atau 8 Agustus 2017.

Imam Besar Front Pembela Islam ini menerangkan, dari Mekah dia mendengar rekaman utuh dan lengkap dari pidato Viktor dengan durasi 21 menit 12 detik. Rizieq bahkan mendengarnya secara berulang-ulang untuk menghindari kesalahpahaman.

"Jelas dan terang sekali tanpa diragukan bahwa Victor Bungtilu Laiskodat alias Vecky telah melanggar hukum dan etika, yakni menista ajaran Islam," tegas Rizieq.

Tersangka kasus chat mesum ini menilai, pidato Victor juga berarti memfitnah ajaran khilafah Islamiyah, menebar kebencian antarumat beragama, mengadu domba anak bangsa dan mengancam pembantaian umat Islam. "Karenanya, saya serukan kepada segenap umat Islam di manapun berada di seluruh Nusantara, untuk memproses Victor Bungtilu Laiskodat alias Vecky secara hukum," ujar dia.

Dia juga menegaskan untuk menggelar aksi bela Islam bila di kasus ini polisi tak bisa tegas. Karena menurut dia, apa yang dilakukan Victor telah keterlaluan.

Sebelumnya Victor dilaporkan ke Bareskrim oleh sejumlah partai politik yang disebut dalam pidatonya. Di pidatonya, Victor menyebut PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra sebagai pengusung khilafah karena menolak Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan.