Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 23 Agustus 2020 | 00.09 WIB

Banyak Klaster Guru Positif Covid-19, FSGI: Belum Ada Perlindungan

Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul - Image

Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul

JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut perlindungan kepada para tenaga pendidik, khususnya guru belum dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Sebab, belum ada instruksi dari pemerintah kepada guru terkait protokol kesehatan. Bahkan, saat ini ada 12 daerah yang menjadi klaster guru positif Covid-19.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSFI Heru Purnomo mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di beberapa sekolah terkait kesiapan sekolah, siswa dan guru. Tidak ada protokol kesehatan untuk guru, yang ada hanya untuk siswa dan sekolah. "Banyak dari protokol itu belum memberikan perlindungan guru. Di sini perlindungan guru itu terancam dengan pandemi," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Sabtu (22/8).

 

Resiko penularan virus terhadap guru pun sangat tinggi, pasalnya masih banyak guru yang diwajibkan untuk hadir di sekolah. Maka dari itu, mereka menjadi rentan terhadap virus, apalagi jika guru tersebut berangkat dan pulang menggunakan kendaraan umum.

 

Dia pun meminta agar pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa melakukan tes swab terhadap para guru sebelum berlangsungnya pembelajaran tatap muka seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan guru dalam kaadaan sehat. "Apalagi kita akan membuka pembelajaran tatap muka dengan siswa di zona kuning dan hijau. Jika protokol kesehatan tidak dipenuhi maka akan jadi ancaman," tambahnya.

 

Menurut dia, pemerintah seharusnya memiliki anggaran untuk hal tersebut. Ini juga bisa dijadikan untuk mengambil simpati masyarakat sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. "Ketika pemerintah tidak punya biaya swab untuk guru yang mau belajar tatap muka, pemerintah pusat lebih baik jangan mengizinkan belajar tatap muka dan melakukan buka sekolah," ungkap dia. (*)

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore