Tahun Ini Semua SMP Gelar UNBK, Yang Tak Mampu Harus Bergabung

JawaPos.com – Selain melaksanakan pendidikan gratis, tahun ini pemkab menargetkan terselenggaranya 100 persen ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Keputusan itu berlaku bagi seluruh SMP negeri maupun swasta. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Nomor 421/404.5.1/2017 tentang Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2016–2017.

SE yang diterbitkan sejak 24 Januari 2017 itu merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional. Melalui SE tersebut, dikbud mewajibkan seluruh SMP negeri dan swasta untuk tidak memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas.

”Awalnya, kami beri kesempatan bagi sekolah yang sudah bersiap-siap. Namun, melihat seluruh SMA/SMK di Sidoarjo sudah 100 persen UNBK, kami imbau semua SMP ikut UNBK,” kata Kepala Dikbud Sidoarjo Mustain Baladan, Selasa (31/1).

Menurut dia, kebijakan komputerisasi itu bertujuan meningkatkan kejujuran siswa dalam pelaksanaan ujian nasional. Selama ini hasil unas di Sidoarjo terbilang gemilang. Setidaknya, peringkat tiga besar se-Jawa Timur selalu diraih. Meski begitu, masih ada yang ”mengganjal”. Sering muncul anggapan bahwa seolah-olah peserta UNBK dijamin paling jujur, sedangkan peserta ujian nasional berbasis kertas belum tentu. ”Kami ingin menggugurkan anggapan tersebut. Ya, sekalian saja meningkatkan kejujuran siswa,” ujarnya.

Mustain menyampaikan, Sidoarjo mampu menyelenggarakan UNBK. Peserta UNBK SMP yang fasilitas komputernya tidak memadai bisa menggunakan fasilitas komputer SMA atau SMK. Sebab, jadwal UNBK tingkat SMA dan SMK tidak diselenggarakan bersamaan dengan SMP.

”Saya sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Sidoarjo dan ada perjanjian kontrak (kerja sama, Red),” paparnya.

Berdasar data Dikbud Sidoarjo, ada 170 lembaga SMP, baik negeri maupun swasta. Sejauh ini memang hanya 110 lembaga yang benar-benar siap menjadi tempat pelaksanaan UNBK. Sementara itu, 60 SMP harus bergabung dengan sekolah lain (selengkapnyalihat grafis).

Dia menjelaskan, sekolah yang pelaksanaan UNBK-nya bergabung, proctor atau penanggung jawab servermenjadi satu dengan lembaga yang ditempati. Untuk kelengkapan server,masing-masing sekolah seharusnya sudah menyiapkan. Sekolah yang belum memiliki serverbisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) untuk pengadaannya. ”Setiap sekolah punya jaringan internet sendiri,” ungkapnya.

Karena itu, tahun ini tidak ada alasan bagi seluruh SMP di Sidoarjo tidak siap menjalankan UNBK. Dikbud saat ini mulai melakukan persiapan. Sebab, pelaksanaan UNBK SMP bakal digelar pada Mei. ”Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi. Biar tidak ada kata-kata miring bahwa Sidoarjo tidak jujur. Ya sudah, semua melaksanakan UNBK,” tegasnya.

Mustain menambahkan, tahun ini dikbud tidak menargetkan hasil unas lebih tinggi dari tahun lalu. Sebab, input anak setiap tahun berbeda-beda. Namun, dia yakin masing-masing anak memiliki multi-intelegensi yang berbeda-beda. ”Kami tetap berusaha sekuat tenaga sesuai kapasitas yang dimiliki anak. Tahun ini UNBK tidak dijadikan penentu kelulusan,” tandasnya.

Kasi Kurikulum Rudi Pujiantoro mengungkapkan, tahun ini dikbud belum memiliki anggaran untuk pengadaan komputer sekolah. Namun, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran Rp 30 miliar untuk pengadaan 6.000 komputer. ”Kami sudah mengusulkan. Tinggal menunggu keputusan dari bupati,” ungkapnya. (ayu/c16/pri/sep/JPG)