Animo Hardiknas Rendah, GSM Sebut Hal Ini Adalah Bentuk Lesunya Pendidikan karena Tak Tahu Arah Mau ke Mana

JawaPos.com - Lesunya masyarakat dalam merespons Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei kemarin di berbagai platform sosial media mencerminkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia belum menjadi kesadaran kolektif yang kuat. Ini menandakan bahwa pendidikan tidak dipandang sebagai hal krusial seperti isu politik dan ekonomi.

Masyarakat belum merasa punya hubungan emosional atau urgensi atas kualitas pendidikan yang masih rendah selama 20 tahun lamanya. Hasil survei lembaga OECD dalam mengukur kemampuan literasi, numerasi dan sains yang merefleksikan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti daya kritis, berpikir abstrak, kreativitas dan problem solving murid SMA sangat buruk, yakni hanya 1,5% yang memiliki level tinggi. Sisanya menengah cenderung sangat rendah. Adapun keinginan untuk berkembang (Growth mindset) hanya di angka 29% dibanding 63% siswa SMA di rerata negara yang disurvei.

Tingkat perundungan masih tinggi sekitar dua kali lipat dibanding negara-negara OECD lainnya. Apalagi masih buruknya kejujuran akademik yang tercermin dari maraknya praktik per-joki-an di
ujian masuk perguruan tinggi (UTBK). Belum lagi, penelitian dari Republik Cek, Vit Machacek
dan Martin Srholec yang menemukan tingginya jurnal akademik kita di peringkat kedua untuk
jurnal yang tersitasi di jurnal predator.

Potret kualitas diatas, belum lagi kesenjangan akses dan minimnya infrastruktur sekolah, ternyata tidak membuat masyarakat memandang pendidikan terasa menyentuh di kehidupan nyata dan masa depan mereka. Meskipun, masyarakat sadar bahwa kualitas pendidikan dapat menentukan peradaban bangsa, namun mereka masih memandang bahwa pendidikan masih sebagai urusan formal kelembagaan, tapi bukan tanggungjawab bersama untuk melakukan refleksi dan aksi.

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) memandang lesunya animo publik, terutama yang dirasakan kalangan guru dan anak muda, karena mereka apatis dengan gonta-gantinya kebijakan Kementerian Pendidikan yang tidak menyentuh ke akar masalah.

"Masyarakat memandang kebijakan baru sekedar ganti istilah atau program yang tampak blingsatan tidak punya arah mau dibawa kemana. Padahal dunia berubah sangat cepat dan tidak pasti. Kita seperti tidak memiliki visi dan peta jalan pendidikan yang disepakati untuk diwujudkan bersama-sama," ujar Muhammad Nur Rizal, selaku founder GSM melalui keterangan tertulisnya.

Rizal meneruskan, contoh ketidaksinambungan antara visi untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dengan program yang akan diluncurkan kementrian pendidikan adalah pembelajaran coding dan AI. Di tengah rendahnya fondasi berpikir kritis dan ilmiah anak kita dengan ekosistem sekolah yang mengekang, menyebabkan masih banyak siswa belum mampu membedakan fakta dan opini.

"Anak kita belum terbiasa berpikir sebab-akibat sederhana, membaca grafik atau statistik atau belum tuntas berpikir konkret - logis, tiba tiba diajak belajar Coding dan AI yang berada di level abstrak–reflektif. Maka yang terjadi adalah kecemasan belajar yang akan melahirkan ilusi kecerdasan. Bukan lompatan kemajuan yang terjadi, melainkan kemunduran yang terselubung oleh kemasan modernitas," katanya.

Kebijakan dan program kementrian seharusnya menguatkan fondasi berpikir dan budaya ilmiah siswa, yang sudah pasti memerlukan proses dan waktu tidak sebentar, tapi justru gonta ganti kebijakan yang tidak substantif.

“Jika hal ini terus terjadi, maka perubahan struktur yang kerap pemerintah lakukan tidak akan membuat masyarakat bergeliat karena tidak menyentuh kebutuhan mereka akan pendidikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah perubahan mendasar atau revolusi kultural. Untuk itu, program pendidikan yang paling prioritas kita lakukan saat ini adalah kembali ke akar dan kebudayaan,” tegas Rizal.

Baca Juga: MG Motors Catatkan Peningkatan Pemesanan 25 Persen di PEVS Dibanding Tahun Sebelumnya, MG 4 EV Sumbang Kontribusi Tertinggi

"Pendidikan harus kembali untuk menuntun kekuatan kodrat alam agar tumbuh sesuai dengan dunianya sendiri, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat itu adalah rasa ingin tahu, kreativitas, dan potensi yang beragam. Tapi hal itu harus dijalankan dalam kebudayaan yang tidak mengekang guru,” lanjutnya.

Kembali ke akar, kata Rizal, berarti memberikan kedaulatan penuh pada guru untuk berkreativitas dalam mengajar. Kebijakan dan ekosistem pemerintah harus memantik guru berani membongkar mentalitas terjajah atau budaya feodalisme selama ini, dan merebut kembali ruang kreativitas dan keberanian berpikir.

"Guru diajak kembali ke akar sebagai manusia pembelajar, akar pedagogis sebagai penumbuh karakter, dan akar historis untuk memutus rantai penindasan kultural yang melahirkan manusia terpelajar namun terjajah secara jiwa. Inilah jati diri bangsa sebagai pijakan untuk berkompetisi di ranah global,” tutup Rizal.