PPLN Jeddah: Berita Habisnya Surat Suara tak Benar

JawaPos.com - Baru-baru ini beredar video situasi pemilihan umum di Jeddah, Arab Saudi. Mulai dari habisnya surat suara hingga adanya prioritas kepada pemilih yang memilih pasangan calon tertentu.

Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Jeddah mengatakan, berita mengenai habisnya surat suara adalah tidak benar alias hoaks. Kejadian sebenarnya adalah tim data dan verifikasi yang disiagakan oleh PPLN di setiap pintu masuk lokasi TPS LN sedang menjelaskan kepada pemilih bahwa pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya bisa memilih di 1 jam terakhir jika surat suara masih tersedia.

"Namun, pemilih yang sedang dijelaskan tersebut tidak terima dengan penjelasan tim data dan verifikasi dan tidak mau memilih di satu jam terakhir karena takut kehabisan surat suara," kata keterangan dari PPLN Jeddah.

Berita yang beredar terkait KPPSLN yang memberikan prioritas kepada pemilih yang akan memilih salah satu paslon tertentu juga tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah KPPSLN mendahulukan pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) LN dan mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar menjadi DPKLN untuk dipersilahkan menunggu atau kembali lagi di satu jam terakhir.

Selain itu, berita yang beredar terkait ditutupnya TPSLN lebih awal sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah pihak keamanan menerapkan buka-tutup di setiap gerbang lokasi TPSLN karena terjadi penumpukan pemilih.

"Untuk kejadian ini kami merekomendasikan untuk disepakati bersama antara saksi dan KPPSLN memperpanjang waktu pemungutan suara agar seluruh warga yang sudah hadir dapat menggunakan hak pilihnya."

Berdasarkan pengawasan dan pemantauan rata-rata setiap TPSLN baru selesai melakukan pemungutan suara paling cepat pada pukul 02.00 atau lebih lama 2 jam dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 24.00 dan tidak ada WNI yang sudah mengantri tetapi tidak dipersilahkan memilih, namun ada pula WNI yang merasa lelah lama mengantri dan memutuskan untuk pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemilih DPKLN lebih banyak daripada pemilih DPTLN sehingga untuk memastikan seluruh WNI yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya maka pengawas KSK/TPSLN, saksi dan KPPSLN menyepakati agar pemilih yang terdaftar di DPKLN dapat memberikan hak pilihnya lebih awal.