Anak Buah OSO Dorong Kader yang Dirugikan Kubu Sudding Lapor Polisi

JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) Petrus Selestinus mengingatkan para kader Partai Hanura di Indonesia agar tidak tertipu oleh manuver kubu Sarifuddin Sudding.

Petrus menjelaskan, kader Hanura yang ingin mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus mendaftar di kepengurusan Hanura pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar.

"Karena Partai Hanura yang sah dan legal sampai saat ini adalah Partai Hanura yang diketuai Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Kepengurusan ini diakui oleh Kememenkumhan dan KPU," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (13/6).

Hal ini, kata Petrus, sudah merujuk dari surat resmi yang ditujukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Aceh di seluruh Indonesia. Di dalamnya tertulis kepengurusan pimpinan OSO-Lontung merupakan kepengurusan sah dan berhak ikut Pemilu 2019.

Ini juga merujuk pada surat KPU RI tertanggal 12 Juni 2018 dengan Nomor: 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, yang memuat perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani.

"Kami apresiasi langkah KPU yang terus memantau aktivitas Partai Hanura dan menemukan adanya aktivitas pendaftaran Caleg 2019 yang dilakukan oleh organ dan/atau oknum-oknum mengatasnamakan Partai Hanura yang sah," katanya.‎

Surat resmi KPU tersebut, kata Petrus, telah melindungi masyarakat pemegang hak pilih dan mencegah kerugian yang akan diderita oleh KPU dan Partai Hanura. Pasalnya, surat KPU tersebut telah menutup pintu rapat-rapat bagi DPD/DPW dan DPC Partai Hanura yang dibentuk secara ilegal oleh Daryatmo-Sudding.

Sehingga, dengan adanya surat KPU, masyarakat tidak terjebak dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Partai Hanura. Seperti meminta uang dan syarat lain-lain dalam proses pencalegan.

"Jadi, kami berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap KPU RI yang tetap kosisten pada aspek legal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU RI dan Partai Hanura," katanya.

Apalagi, kata dia, akhir-akhir ini, kubu Daryatmo-Sudding gencar menamakan diri DPP Partai Hanura dan menyelenggarakan penerimaan pendaftaran bacaleg baik di tingkat pusat maupun daerah. Petrus pun minta masyarakat agar tidak melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan organ dan oknum-oknum yang mengatasnamakan diri DPP Hanura Pimpinan Daryatmo-Sudding.

"Bagi anggota masyarakat yang terlanjur melakukan hubungan hukum dengan kegiatan yang bersifat ilegal yang diselenggarakan kubu Daryatmo-Sudding, diminta agar segera manarik diri, mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai caleg dan membatalkan hubungan yang terlanjur terjadi," katanya.

Bahkan Petrus menganjurkan agar masyarakat yang dirugikan bisa melakukan tuntutan hukum terhadap Daryatmo-Sudding kepada pihak yang berwajib. Pasalnya, Daryatmo-Sudding telah melakukan kegiatan ilegal dan telah merugikan masyarakat.

"Kami dorong masyarakat atau kader Hanura yang dirugikan atas kegiatan ilegal Daryatmo-Sudding untuk melakukan tuntutan hukum," pungkasnya.