KPU Periksa Logistik Pilkada di Jawa Timur, Pastikan Produksi Surat Suara Aman

JawaPos.com - Memasuki 40 hari jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin memastikan bahwa produksi logistik berjalan maksimal. Kemarin (17/10) KPU RI turun langsung untuk melakukan supervisi.

KPU RI mengunjungi dua lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara.

Yakni, percetakan PT Antar Surya Jaya di Jalan Rungkut Industri, Surabaya, dan PT Inpera Pratama Indonesia di Jalan Stadion, Pandaan, Pasuruan. Keduanya memproduksi surat suara untuk pilkada sebagian daerah di luar Jawa. Di antaranya, Kalimantan dan Papua.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memimpin langsung sidak didampingi komisioner KPU Jatim dan Bawaslu RI. Dalam keterangannya, Afif mengatakan bahwa produksi surat suara sudah mencapai lebih dari 50 persen.

"Kita ingin memastikan produksi dan pengiriman logistik pilkada maksimal," kata Afif. "Sisa 40 hari, saya optimistis selesai tepat waktu," tambahnya.

Terkait distribusi logistik, Afif menyebutkan bahwa KPU RI sudah menjalin kerja sama dengan Polri dan TNI. Pengiriman untuk daerah-daerah yang sukar dijangkau akan dibantu TNI dan Polri.

Khusus untuk Jatim, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi juga memastikan bahwa produksi surat suara berlangsung aman. Prosesnya sudah mencapai 60 persen. Pengiriman ke daerah terpencil dan terjauh menjadi prioritas. "Sudah dicek semuanya. Pencetakan di beberapa titik ini juga dilakukan untuk memudahkan distribusi," kata Aang.

Waspadai Cuaca hingga Integritas Anggota KPU

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, cuaca akan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran logistik pilkada ini. Terlebih, untuk penyaluran di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Karena pilkada ini kan November, jadi pengiriman logistiknya tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi di Kementerian PPPA di Jakarta kemarin (17/10).

Karena itu, perencanaan penyaluran logistik tersebut diminta sangat matang. Titi mendesak KPU agar memiliki mitigasi risiko dan menyusun strategi secara detail.

Selain cuaca, KPU didorong untuk menyupervisi penyelenggara pemilu di daerah. Terutama di daerah Maluku hingga Papua. Menurut Titi, di daerah-daerah tersebut, tantangannya bukan hanya perkara geografis dan bentang alam, melainkan juga integritas KPU-nya.

Baca Juga: KPU Sebut Debat Pilkada Jakarta Momentum Bahas Masa Transisi Pemerintahan

Sebab, Papua menjadi daerah yang paling banyak dilaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya pada Pemilu 2019 dan pilkada 2020. "KPU juga harus memastikan integritas penyelenggara pemilu, khususnya di Papua," sambungnya. (hen/mia/bay)