SBY Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu

JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk 5 tahun ke depan. Namun, SBY juga menyoroti kualitas kampanye yang belum menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih.

Harapan itu disampaikan SBY dalam keterangan tertulis Partai Demokrat tadi malam. SBY mengamati, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam, apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif.

”Sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden,” kata SBY. Padahal, kata dia, pada tanggal 14 Februari nanti, rakyat juga akan memilih Partai-partai Politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Ke depan, lanjut SBY, aturan Pemilu perlu dievaluasi. Misalnya sistem, konsep dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki. Sehingga rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres. Utamanya untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan.

”Kita sering mendengar kata-kata jangan salah memilih pemimpin. Semestinya juga jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Juga jangan salah memilih partai-partai politik,” imbuhnya.

Perbaikan itu, lanjut dia, mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata. Selain pelaksanaan kampanye, SBY juga menyoroti keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok Tanah Air. ”Di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut,” ujar SBY.

Ke depan, lanjut dia, para pengawas pemilu dan aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan Alat Peraga Kampanye itu. ”Berikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun dan milik semua partai politik,” ujarnya lagi. (far/bay)