Lindungi PMI, Anies: Pemerintah Harus Libatkan Para Aktivis!

JawaPos.com - Debat Calon Presiden (capres) 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).

Sebelum melangsungkan Pilpres 2024, debat kelima kali yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilaksanakan cukup meriah.

Debat kali ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Dalam rangka kesejahteraan nasional capres nomor urut 1, Anies Baswedan juga membahas mengenai para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kerap terjerat masalah di berbagai negara.

Masalah yang dihadapi PMI beraneka ragam mulai dari masalah hukum, pelecehan hingga kesehatan mental yang jarang tersorot oleh pemerintah Indonesia.

Anies Baswedan pun menilai pemerintah Indonesia harus turun langsung serta berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi PMI.

Kolaborasi dengan aktivis ini penting dilakukan lantaran pengetahuan tentang permasalahan PMI di negara-negara tempat bekerja cenderung banyak diketahui oleh para aktivis.

"Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran,” kata Anies Baswedan dalam debat kelima dikutip dari kanal Youtube KPU (5/2).

Anies Baswedan mengaku melihat pengetahuan aktivis yang besar mengenai PMI usai dia berjumpa dengan para PMI yang bekerja di Malaysia saat datang ke Desa PMI di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Capres nomor urut 01 ini juga menilai kewenangan di pemerintah Indonesia memang ada tapi tidak berarti memiliki pengetahuan yang besar tentang permasalaha PMI selama ini.

Pemerintah memang melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan hingga para pekerja sampai di negara tujuan.

Namun, mantan gubernur DKI Jakarta yang menyelesaikan masa baktinya itu mengatakan selama para PMI bekerja di negeri orang, banyak sekali lika-liku, di mana pemerintah maupun para pejabat birokrat tidak banyak mengetahui.

"Dengan kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana," ujar dia.