Sudirman Akan Lipat Gandakan Dana Pengawasan Desa

JawaPos.com - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah (Jateng) Sudirman Said sudah memiliki program guna meminimalisir kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa. Yakni, dengan menaikkan dana pengawasan desa.

"Jumlah dana pengawasan akan saya lipat gandakan. Karena pemerintah desa menerima hampir satu miliar rupiah. Tapi karena kemampuan manajemen, akhirnya banyak yang terjebak hukum," kata Sudirman saat berkunjung ke kediaman sejumlah petani tembakau di Temanggung, Jateng, Sabtu (17/2).

Saat ini, dana alokasi pendampingan desa di Jateng sekitar Rp 30 juta. Masih tertinggal jauh dari Jawa Barat (Jabar) yang mencapai Rp 120 juta. Begitu pula perbandingannya dengan Jawa Timur (Jatim). Padahal, Gubernur Jateng bisa melakukan banyak hal dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa.

Total kebutuhan tenaga pendamping desa di Jateng mencapai 3.857 orang. Namun baru terpenuhi 1.434 orang. Jumlah itu terdiri tenaga ahli di kabupaten 174 orang, tenaga pendamping desa di kecamatan 916 orang, dan pendamping lokal desa sekitar 1.783 orang.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) di tingkat kabupaten, pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan, pendamping lokal desa (PLD) di tingkat desa atau membawahi tiga hingga empat desa dalam satu kecamatan.

Sementara Jateng memiliki 7.809 desa. Alokasi dana untuk gaji pendamping desa melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar Rp 122,5 miliar.

Sudirman melanjutkan, yang tak kalah penting dari itu semua adalah harus disiapkannya sumber daya manusia. Gagasan untuk memunculkan sekolah perangkat desa dapat menunjang kualitas kades, sekdes, kaur dan lainnya.

Terutama dalam kaitannya dengan sinergitas peningkatan kesadaran dan pengawasan pengelolaan dana desa. "Semua pemimpin ada sekolahnya. Hanya yang ngurus desa yang tidak ada. Maka setelah perangkat desa terpilih, dia wajib sekolah," tukas Sudirman.

Dalam realisasinya, Sudirman akan menggandeng berbagai pihak. Termasuk pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, Kemendagri, BPK dan KPK agar pengelolaan keuangan terarah.

Sudirman optimistis keberadaan sekolah tersebut akan disambut baik dan bakal menciptakan suatu gerakan perubahan besar. Mengingat jumlah perangkat desa di Jateng tercatat ada sebanyak 70 ribu orang. "Bergantung pola komunikasi saja. Karena gubernur dengan bupati bukan hubungan anak buah dengan bos, tapi rekanan," tandas Sudirman.