Gaikindo: Industri Otomotif Butuh Kebijakan Long Term, Indonesia Jangan Fokus ke Satu Teknologi Saja

JawaPos.com - Gaikindo mendukung pemberian insentif pajak mobil, hal ini bisa menjadi cara manjur untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara langkah tersebut (pemberian insentif) sudah terbukti pada 2021.

Kukuh Kumara mengakui kalau pemberian insentif, penerimaan negara bisa berkurang. Namun ini akan ternormalisasi, begitu pasar mobil pulih.

“Kami tidak minta utang atau subsidi, melainkan penundaan penyetoran pajak pada periode tertentu. Begitu ekonomi bangkit, penerimaan pemerintah akan kembali,” kata Kukuh saat acara diskusi diacara Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, (19/5).

Gaikindo juga menyerukan evaluasi kebijakan insentif otomotif yang bisa berdampak jangka panjang dan memastikan target yang dicanangkan tercapai. Misalnya target produksi BEV pada 2030 mencapai 600 ribu unit.

Semua pihak, menurut beliau harus memastikan BEV diproduksi di dalam negeri, bahkan kalau bisa diekspor. Itu artinya, Indonesia bisa menjadi basis produksi BEV domestik dan ekspor.

Bahkan hal yang tak kalah penting, menurut Kukuh bahwa mobil hybrid juga menjadi bagian mobil elektrifikasi. Mobil ICE tidak bisa dikesampingkan, karena masih menjadi pilar industri mobil. Begitu juga dengan LCGC yang mengeluarkan emisi rendah dengan harga terjangkau.

“Intinya, industri otomotif membutuhkan kebijakan long term,” kata dia. 

Kukuh Kumara menambahkan bahwa Indonesia jangan hanya fokus ke satu teknologi. Artinya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid, yang kini juga dilirik di Tiongkok.

Karena pada prinsipnya, teknologi otomotif berkembang cepat, sehingga kebijakan harus fleksibel dan bermanfaat. Sejauh ini, mobil elektrifikasi baru memakan pasar ICE dan LCGC, belum menciptakan pasar baru.

Pada titik ini, insentif ke ICE dan LCGC bisa menambah volume pasar hingga 3 juta unit. Bila ini tercapai, bukan tidak mungkin menurut Kukuh para pemain akan menambah kapasitas pabrik, baik melalui perluasan atau pembangunan fasilitas baru.

“Kalau otomotif menambah satu tenaga kerja, efeknya itu untuk dua orang. Jadi, efek pengungkitnya luar biasa. Otomotif adalah jembatan untuk memperkuat manfuaktur.  Jangan sampai manufaktur layu sebelum berkembang, karena kita punya potensi pasar 3 juta unit. Jadi, perluasan insentif otomotif diperlukan,” papar dia. 

Selama ini, penjualan mobil terkendala di pajak, karena berkontribusi 50%. Padahal, di Malaysia yang PDB per kapita lebih tinggi dari Indonesia hanya 30%. Pajak tahunan di Indonesia juga lebih mahal dari Malaysia.

Pemerintah, demikian Kukuh, perlu mempertimbangkan fakta bahwa mobil di harga tertentu bukan lagi barang mewah, melainkan dipakai untuk mencari nafkah. Dengan begini, pengenaan PPnBM ke mobil-mobil tertentu bisa dikaji ulang.