Ravik Karsidi: Apa Mau Rektor Asing Digaji Standar Dalam Negeri?

MENDATANGKAN rektor asing di kampus negeri tentu membutuhkan anggaran besar. Sebab, orang yang didatangkan tak main-main. Yakni, akademisi luar negeri yang menyandang gelar doktor maupun profesor. Mereka tentu tidak mau digaji dengan standar dalam negeri. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Ravik Karsidi, rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011–2019, kemarin (8/8).

---

Apakah Anda mendukung program rektor asing?

Saya sebenarnya tidak menentang. Sebab, prinsipnya, kita bisa belajar dari siapa pun. Termasuk orang asing. Pertanyaannya, apakah nanti tidak mengalami kesulitan? Sebab, selama ini, yang sering menjadi kendala adalah anggaran yang terbatas untuk internasionalisasi. Mereka akan digaji berapa? Apakah mau digaji sama dengan rektor dalam negeri? Menurut saya, yang penting bukan orangnya dari mana, tapi bagaimana kualitas rektor itu dalam memenuhi standar internasional.

Pengalaman menjadi rektor, bagaimana kiat Anda untuk mengembangkan kerja sama internasional?

Saya pernah merekrut sekretaris rektor bidang kerja sama luar negeri ketika jadi rektor UNS. Orang Prancis. Dia tidak mau digaji dengan sistem kepegawaian dan gaji standar dalam negeri. Saat itu, sekretaris saya bergelar master, S-2. Kami kontrak selama kepemimpinan saya. Alhamdulillah, memang selama empat tahun dibantu. Program-program internasional UNS jadi lebih maju. Saya akui, orang asing bersedia bekerja dengan target.

Kualifikasi seperti apa untuk menjadi sekretaris bidang kerja sama luar negeri?

Bergelar master, pernah (berpengalaman) bekerja di perguruan tinggi, punya jaringan dengan beberapa kampus luar negeri, memiliki kompetensi komunikasi, dan mampu melakukan kerja sama internasional. Sedikit bisa bahasa Indonesia jadi nilai tambah.

Apa saran Anda kepada pemerintah yang terkesan menggebu-gebu menyuarakan rektor asing?

Meminjam istilah orang Jawa, jer basuki mawa beya. Demi mendongkrak peringkat perguruan tinggi negeri di kancah dunia, anggaran kampus perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan program, anggaran riset, dan memperbaiki fasilitas laboratorium sehingga sesuai standar internasional. Menyadarkan para rektor agar berwawasan internasional. Memang, sekolah menjadi rektor itu nggak ada. Pemerintah harus punya keberanian itu.