alexametrics

Inovasi Pengawasan Pemilu

Oleh: M. Afifuddin, Anggota Bawaslu RI
16 April 2019, 18:16:05 WIB

JawaPos.com – Kampanye pemilihan umum (pemilu) 2019 baru saja selesai. Kini logistik pun bergerak dari gudang sortir KPU di berbagai tempat menuju lokasi tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Prosesnya dikawal melekat oleh pengawas pemilu dan aparat kepolisian. Tahapan menuju hari pemungutan dan penghitungan suara tinggal beberapa jam lagi. Lalu bagaimana dinamika dan tantangan pengawasan di hari pemungutan dan penghitungan suara?

Catatan kecil ini akan berbagi hal ihwal pengawasan kepada pembaca. Pertanyaan kritisnya yaitu bagaimana tantangan pengawasan pemilu di hari pemungutan dan penghitungan suara? Ini penting karena saya menyadari betapa pengawasan di hari pemungutan dan penghitungan suara amat menentukan terhadap jalannya pesta demokrasi secara luber dan jurdil.

Tantangan Pengawasan TPS
Di antara hal baru dalam pemilu 2019 ini selain keserentakannya adalah adanya pengawas di setiap TPS yang ada di seluruh Indonesia. Ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemilu. Demikian juga dengan permanennya pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang merupakan awal kali dalam pemilu 2019. Penguatan kelembagaan pengawas pemilu ini menyertakan adanya tantangan baru dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu.

Hari pemungutan suara, tanggal 17 April 2019 merupakan puncak dari seluruh tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak setahun yang lalu. Sebagai puncak perhelatan, tentu hari pemungutan suara akan menjadi hari yang sibuk bagi semua pihak. Kesibukan bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi kontestan dan pemilih. Inilah hari penentuan siapa yang akan dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin maupun perwakilan mereka di parlemen lima tahun ke depan.

Nah, pada hari pemungutan suara, tantangan pengawasan pemilu terletak pada bagaimana memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan, dan memastikan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dipatuhi para pihak.

Pertama, prosedur pemungutan dan penghitungan suara adalah manual yang diatur oleh perundang-undangan mengenai tata-cara pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas TPS harus memastikan prosedur ini berjalan dengan benar. Oleh karena itu, pengawas TPS kiranya membaca panduan pengawas TPS yang telah disusun oleh Bawaslu sekaligus alat kerja pengawasan sebagai ‘senjata’ dalam melakukan pengawasan.

Dalam kaitan itu, maka penting bagi pengawas TPS untuk memperhatikan hak pilih dan ketersediaan logistik pemilu. Dalam hal hak pilih misalnya, bagaimana pengawas TPS memastikan hak-hak pilih masyarakat terlayani dengan baik, khususnya pemilih disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, bagaimana pemilih memperoleh model C6-KPU sesuai dengan namanya, mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan DPTHP terakhir, perlakuan terhadap pemilih DPTb dan DPK, pemilih penyandang disabilitas, dan marjinal lainnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan ketersediaan logistik yaitu bagaimana pengawas TPS memastikan kecukupan logistik baik dari sisi waktu, jenis, dan jumlah. Kita semua berharap semua pemilih (DPT, DPTb dan DPK) memperoleh surat suara sesuai dengan haknya. Tidak ada lagi logistik tertukar atau kekurangan logistik di TPS.

Kedua, sering kali di lapangan terjadi hal-hal yang tidak dipikirkan. Misalnya bagaimana pengawas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang. Ini salah satu tantangan yang cukup berat bagi pengawas TPS. Pasalnya, pengawas TPS memiliki kewenangan merekomendasikan pelaksanaan penghitungan suara ulang di tingkat TPS. Oleh karena itu, pengawas TPS dituntut untuk memahami dan memetakan isu-isu potensial yang tidak terduga dan bisa terjadi pada hari pemungutan suara.

Ketiga, tantangan yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara seperti politik uang, netralitas penyelenggara, intimidasi di TPS, dan netralitas ASN/TNI/Polri. Potensi malapraktik dalam pemilu harus senantiasa diawasi setelah dipetakan kerawanannya.

Salah satu perhatian pengawas TPS yaitu bagaimana pencegahan dan pengawasan praktik politik uang. Temuan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (Maret, 2019) menempatkan isu politik uang sebagai satu dari lima isu (hak pilih, kampanye ujaran kebencian, logistik, netralitas ASN dan politik uang) yang menyumbang kerawanan pemilu 2019. Pengembangan modus operandi dari praktik politk uang misalnya senantiasa berkembang dan semakin kreatif. Butuh sinergi semua pihak untuk mencegah kerusakan kualitas pemilu yang dihasilkan karena larangan pemilu yang dilanggar.

Pengembangan Gowaslu dan Siwaslu
Gowaslu merupakan aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh oleh siapa saja yang ingin memberikan informasi awal atau laporan kepada Bawaslu. Sistem ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu untuk memudahkan para pihak yang ingin menyampaikan laporan ke Bawaslu. Bagaimanapun tuntutan pemanfaatan teknologi informasi tak bisa dibendung lagi.

Gowaslu mrupakan salah satu langlah ‘penyesuaian’ dengan kondisi zaman. Selain Gowaslu, ada juga Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) yang dikembangkan Bawaslu untuk menarik laporan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) dari 809.563 TPS di seluruh Indonesia.

Harapannya percepatan hasil laporan pengawasan dari semua TPS bisa cepat didapatkan Bawaslu. Salah satu tugas Bawaslu adalah memastikan proses pemilu berkualitas menuju hasil yang berkualitas dan dipercaya semua pihak. Semakin baik proses pemilu berlangsung, semakin sedikit celah para pihak menyoal hasil, demikian sebaliknya.

Pada akhirnya, sinergi semua pihak menjadi salah satu kunci berjalannya pemilu dengan baik. Penyelenggara pemilu teknis menyiapkan seluruh pelaksanaan pemilu, pengawas melakukan pengawasan maksimal, dan para warga pemilih juga menjadi pemilih cerdas dan aktif melakukan pengawasan selain menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Para peserta pemilu juga harus menaati semua aturan pemilu yang sudah ada. Jika semua pihak berpedoman pada hal yang sudah diatur, pemilu berintegritas yang jujur dan adil akan semakin mudah diwujudkan. Demikian juga sebaliknya jika para pihak memang berniat melakukan kejahatan pemilu, maka bisa dipastikan tantangan pemilu jurdil semakin berat.

Editor : Estu Suryowati