Masa Depan Polri Ditentukan oleh Rekonstruksi Pendidikan dan Kultur Akademik

Oleh: Kombes Pol. Dr. Benny Maringan Saragih, S.H., S.I.K., M.Si. Ketua Program Studi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) - PTIK Lemdiklat Polri.

Pendidikan kepolisian berada pada titik penting dalam perkembangan institusi penegak hukum modern. Perubahan lingkungan strategis global, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), kompleksitas kejahatan transnasional, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mengubah tantangan yang dihadapi kepolisian.

Perubahan tersebut juga memengaruhi kebutuhan kompetensi profesional. Kejahatan siber, manipulasi informasi, penipuan berbasis teknologi, eksploitasi data, dan jaringan kriminal lintas negara menuntut kemampuan analitis yang melampaui penguasaan prosedur operasional konvensional.

UNESCO (2023), melalui Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education, mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, kesetaraan akses, dan efektivitas pedagogis. Setahun kemudian, UNESCO menerbitkan AI Competency Framework for Teachers yang menekankan pentingnya kompetensi manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, etis, dan berpusat pada manusia.

Dalam konteks tersebut, transformasi pendidikan kepolisian perlu dibangun melalui tiga agenda yang saling melengkapi. Pertama, perubahan paradigma pendidikan dari dominasi transfer pengetahuan menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, etis, dan adaptif. Kedua, rekonstruksi kultur akademik yang menjunjung integritas, keteladanan, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, serta penelitian berkualitas. Ketiga, orientasi masa depan kepolisian yang menempatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, legitimasi institusi, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.

Ketiga agenda tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Perubahan kurikulum tanpa dukungan kultur akademik berisiko berhenti pada pembaruan dokumen. Kultur akademik tanpa relevansi operasional dapat terisolasi dari kebutuhan organisasi. Sementara itu, orientasi masa depan tanpa landasan ilmu pengetahuan berisiko melahirkan kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

Paradigma Baru Pendidikan Kepolisian

Transformasi pendidikan kepolisian harus dimulai dari perubahan paradigma mengenai hakikat pendidikan itu sendiri. Selama ini, pendidikan kepolisian kerap dipahami melalui pembentukan disiplin, penguasaan peraturan, internalisasi prosedur, dan peningkatan keterampilan teknis. Seluruh unsur tersebut tetap menjadi fondasi penting profesionalisme aparat penegak hukum.

Namun, kompleksitas persoalan keamanan kontemporer menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan prosedural saja tidak selalu memadai. Polisi di lapangan tidak hanya menghadapi persoalan yang jawabannya tersedia dalam buku pedoman. Mereka juga harus menafsirkan hukum, menilai risiko, memahami konteks sosial, mempertimbangkan aspek etis, dan mengambil keputusan dalam waktu terbatas.

Perlunya perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan literatur akademik tentang pendidikan dan pelatihan kepolisian. Frade dan Walsh (2026), melalui kajian pemetaan literatur, menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang ini masih menghadapi fragmentasi konseptual. Perhatian terhadap pengembangan penalaran analitis, pertimbangan etis, dan pemikiran kritis belum seimbang dengan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada keterampilan teknis serta prosedur operasional.

Pendidikan dan pelatihan memang tidak perlu dipisahkan secara kaku. Keduanya harus saling melengkapi. Pelatihan membentuk kecakapan untuk bertindak, sedangkan pendidikan memperluas kemampuan memahami mengapa suatu tindakan diperlukan, kapan tindakan tersebut tepat, bagaimana konsekuensinya dinilai, serta dalam batas hukum dan etika apa tindakan itu dapat dibenarkan.