Melawan Kekuasaan Absolut

Melalui lukisan Rigaud dan kiprahnya selama berkuasa kita bisa gambarkan bahwa Louis merupakan contoh penting dari raja absolut yang narsistik dan yang memaksakan visinya pada negaranya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Melawan

Apa yang dilukiskan Rigaud atas Raja Louis XIV sedikit banyak memiliki semangat yang sama dengan apa yang dikatakan Bahlil mengenai Raja Jawa. Keduanya ingin memamerkan dan menonjolkan kekuasaan mutlaknya, bisa memerintah sekehendak hati, dan seotokratis mungkin. Kalau dalam formulasi politik Actonian, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Namun, Bahlil melupakan bahwa kekuasan yang absolut akan memicu gerakan perlawanan rakyat.

Absolutisme kekuasaan raja telah menyulut Revolusi Prancis 1789 dengan semboyannya yang terkenal liberte, egalite, dan fraternite (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan). Semboyan Revolusi Prancis ini menuntut reformasi penuh dari monarki absolut.

Pun dengan Indonesia. Masih segar peristiwa usai Baleg DPR sepakat mengesahkan revisi kilat UU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), poster ”Peringatan Darurat” dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru pun menggema di media sosial.

Demonstrasi besar-besaran oleh buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil terjadi di banyak kota. Hasil dari gerakan perlawanan itu adalah DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.

Belajar dari kekisruhan politik tersebut, penguasa Indonesia dan lingkaran pendukungnya mestinya mengingat pernyataan terakhir Raja Louis XIV pada tahun 1715, ”Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours” –”Saya pergi, tetapi negara akan tetap ada.”

Dalam konteks Indonesia, bentuknya bukanlah negara kerajaan, melainkan negara kesatuan yang berbentuk republik. (*)

*) ASRUDIN AZWAR, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Satyagama