Menggagas Oposisi Nonbiner

Bila prasyarat utama sudah terpenuhi, gagasan oposisi yang akan dibangun selama periode pemerintahan mendatang perlu disiapkan. Para elite parpol oposan sebaiknya keluar dari model oposisi biner. Praktik checks and balances yang mengedepankan perbedaan berisiko menimbulkan kemacetan pengambilan kebijakan dan minim nilai kemanfaatan publik.

Untuk itu, ide oposisi nonbiner bisa diajukan. Para pengusung oposisi tidak menerapkan prinsip berhadapan dan saling menihilkan. Sistem nonbiner memandu posisi oposan terhadap rancangan kebijakan pemerintah tidak sekadar berseberangan, tapi juga saling memaksimalkan nilai manfaat kebijakan.

Oposisi tidak sebatas mengekspresikan nalar kritis atau berargumentasi jernih dan rasional, mengandalkan hubungan logis, konsisten, dan menyelesaikan masalah. Oposisi nonbiner meningkatkan levelnya menjadi nalar kreatif dengan mengajukan perspektif baru, tidak klise, dan menawarkan kebaruan solusi atas masalah publik yang sedang diselesaikan pemerintah. Pada level terbaik, oposisi nonbiner bernalar desain dengan senantiasa mencari solusi inovatif atas masalah publik yang kompleks dan berpusat pada kepentingan publik.

Secara politis, langkah oposisi nonbiner akan mencegah ketua umum partai berperilaku sebagai pemain veto dan mendorongnya menjadi wiraswasta politik. Pemimpin partai berorientasi memanfaatkan kesempatan, bukan mengubah problem publik menjadi amunisi politik. Menurut Tsebelis (2002), risiko banyaknya pemain veto justru mendukung status quo kebijakan karena terlalu banyak pilihan yang sulit diselaraskan saat akan melakukan perubahan kebijakan.

Terakhir, oposisi nonbiner juga bisa menekan persoalan inkompatibilitas presidensialisme multipartai. Orientasi oposisi sebagai negosiator kepentingan konstituen membantu penyelarasan aspirasi dalam rancangan kebijakan pemerintah. Sehingga efektivitas pemerintahan dan stabilitas demokrasi akan tercapai karena fragmentasi antarpartai rendah akibat keterlibatan oposisi dalam musyawarah rancangan kebijakan pemerintah. Alhasil, praktik oposisi biner layak disudahi demi politik legislasi dan penganggaran pemerintah mendatang lebih dialogis. (*)

*) WAWAN SOBARI, Dosen Bidang Politik Kreatif FISIP Universitas Brawijaya