Keberpihakan Istana Runcingkan Disintegrasi Bangsa

Muhammad Fath Mashuri

SEJUMLAH sivitas akademika, mulai dari unsur mahasiswa, dosen, hingga para guru besar dari berbagai kampus negeri dan swasta, menggelar aksi dan kritik keras kepada Presiden Jokowi. Gerakan ini merupakan imbas dari keberpihakan Istana pada perhelatan Pilpres 2024 yang tinggal menunggu hitungan hari menuju 14 Februari.

Proses demokrasi yang berlangsung inkonstitusional, kemudian melanggengkan putra mahkota sebagai calon wakil presiden memunculkan kekhawatiran tentang netralitas dan adanya abuse of power dari Istana. Realitasnya, tentu tidak mengecewakan. Karena terbukti semakin dekat waktu pemilu keberpihakan Istana semakin terang-terangan, ugal-ugalan, dan nir-etika.

Bahkan, data di lapangan menyebutkan adanya indikasi perlakuan diskriminasi penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) oleh capres-cawapres lain yang tidak di-endorse oleh Istana. Aksi ’’turun gunung” para akademisi dan guru besar dari berbagai universitas merupakan sinyal kuat bahwa pemilu kali ini tidak lagi berada pada koridor yang bermartabat, cenderung mencederai demokrasi, dan rentan meruncingkan disintegrasi bangsa.

Dalam perspektif psikologi sosial, integrasi terjadi ketika kelompok-kelompok yang berelasi mampu menegosiasikan identitas sosial mereka, serta memiliki pengetahuan dan kesediaan memahami perbedaan di dalamnya untuk tumbuh dan berkembang satu sama lain pada tujuan yang lebih besar. Lalu, mengapa keberpihakan Istana menstimulasi disintegrasi kelompok?

Pertama, keberpihakan Presiden Jokowi menunjukkan eksklusivitas. Baik itu pada keinginan/tujuan politiknya maupun alokasi sumber daya terhadap salah satu paslon/kelompok. Karena didukung Istana, hal ini mengakibatkan paslon dan para pendukungnya mengalami in-group favoritism.

Yaitu, kondisi ketika mereka menjadi antikritik, mengultuskan figur yang ada pada kelompoknya, sulit melihat kebenaran yang esensial, serta menganggap kelompok lain yang tidak mendukung preferensi Istana berarti tidak menghendaki kemajuan bangsa. Padahal, dengan banyaknya masalah yang belum terselesaikan di dua periode pemerintahannya, tidak ada yang menjamin apakah preferensi Istana melalui Presiden Jokowi saat ini benar-benar berpihak pada rakyat atau oligarki.

Kedua, endorsement Istana kepada salah satu paslon memosisikan adanya kelompok yang terlegitimasi memiliki status tinggi. Jelas bahwa kelompok yang terlegitimasi ini menunjukkan derajat perbedaan yang terlalu rigid. Apalagi disertai dengan asumsi-asumsi, bahkan sebagiannya adalah fakta adanya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dipersepsikan oleh kelompok lain sebagai ketidakadilan secara distributif dan interaksional. Sehingga paslon lain dan pendukungnya berupaya mencari cara untuk memperbaiki keadaannya dengan mendobrak keabsahan status tinggi dari kelompok yang di-endorse Presiden Jokowi.

Secara jangka panjang, hal ini turut memotivasi kelompok rakyat lainnya bergerak atas ketidakadilan dan degradasi demokrasi yang dialami. Kontestasi pilpres saat ini tidak lagi tentang pertarungan antarpaslon, tetapi aksi kolektif masyarakat yang menentang tindakan ugal-ugalan Istana. Inilah yang dikhawatirkan menstimulasi disintegrasi bangsa.

Untuk mencegahnya, apa yang bisa dilakukan? Pada level individual, diperlukan kesediaan para pendukung paslon untuk melakukan dekategorisasi. Secara kognitif, dekategorisasi mengupayakan para anggota kelompok pendukung paslon mengenali kembali adanya diferensiasi di dalam relasi antar-kelompok mereka. Namun, di saat yang bersamaan, mereka juga sadar bahwa sebagai individu mereka punya kendali untuk tidak hanyut dalam dinamika kelompok. Upaya ini membuka kembali ruang berpikir kritis dan interaksi antar-anggota kelompok yang berbeda.

Kategorisasi terhadap kelompok yang tadinya menguatkan perbedaan dengan kelompok lainnya dan menumbuhkan in-group favoritism serta out-group derogation melalui dekategorisasi bias dalam relasi antar-kelompok dapat dieliminasi. Secara kelompok mereka berkompetisi, tetapi pada sisi yang lain mereka sadar bahwa dalam hubungan interpersonal mereka tetap saudara sebangsa.

Selanjutnya, pada level kelompok dibutuhkan upaya rekategorisasi untuk merestrukturisasi kategorisasi kelompok secara inklusif pada level yang lebih tinggi. Artinya, untuk mencegah disintegrasi bangsa, kita perlu menstimulasi identitas kelompok yang lebih umum/inklusif. Di sinilah peran vital para pemimpin negara dan menjadi alasan mengapa keberpihakan mereka dalam pemilu rentan mengganggu stabilitas bangsa.

Oleh karena itu, setiap struktur kepemimpinan negara perlu menggunakan ’’hati” untuk tidak mengedepankan berahi kekuasaan. Hadirkan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya dan berinteraksi di publik dengan menggunakan narasi yang menyatukan bangsa. Sangat fundamental bagi pemimpin negara memandang harmonisasi sebagai sebuah sikap dalam bernegara, yang berupaya mengakomodasi keberagaman untuk kemudian diintegrasikan pada tujuan yang lebih besar.

Pemimpin negara seyogianya memandang bahwa harmoni merupakan cita-cita yang harus dicapai dengan menjaga keseimbangan antara aspek-aspek moralitas dan pencapaian tujuan dalam upaya harmonisasi.

*) Muhammad Fath Mashuri, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang