Loyalitas pada Misi Lampaui Partai Politik

Menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya tak ada loyalitas politik di Indonesia? Jawabannya, mungkin loyalitas politik harus diredefinisikan. Jika loyalitas pada parpol dan arah politik tertentu tak bisa menjadi dorongan untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa, kesetiaan pada misi politik menjadi lebih utama. Kelegawaan Prabowo untuk menjadi menteri di bawah Jokowi demi persatuan dan perdamaian negara adalah contohnya. Loyalitas pada sebuah misi dan kepentingan yang lebih besar bagi bangsa menjadi jauh lebih penting daripada sekadar keukeuh menjadi oposisi.

Fleksibilitas arah perjuangan politik ini nyatanya juga bisa diamati di organisasi nonpolitik seperti Nahdlatul Ulama (NU). Menjadi perdebatan publik misalnya apakah khitah NU ”menghalalkan” endorsement kepada para capres-cawapres. Terlepas dari itu, napas perjuangan NU pun menghadapi tantangan atas perlu tidaknya perbaruan tafsir ataupun redefinisi.

Harus Berbenah

Ada benarnya bahwa sistem politik dan kepartaian kita seperti industri rental mobil (Samirin, 2013). Para pemilik ”partai rental” pada dasarnya sama kepentingannya satu sama lain dan berlomba mencari ”klien”, yakni tokoh untuk menjadi ikonnya. Di sisi lain, para tokoh juga memerlukan partai ”rental” untuk ia menjalankan misinya.

Perspektif tersebut beresonansi dengan fenomena makin menguatnya misi politik dan melemahnya parpol sebagaimana dibahas di atas. Tentu ini ada baik-buruknya. Baiknya, tentu misi apa pun itu akan lebih mudah didiskusikan dan lebih cepat proses pengambilan keputusannya. Sebab, arah kebijakan dan aktornya mudah diidentifikasi dan dikonsolidasikan.

Akan tetapi, buruknya, keberlanjutan misi ini relatif tak terjamin. Konsep dan kebijakan untuk kemajuan negara harus dinegosiasikan berulang-ulang. Sebab, setiap pemilu, konstelasi aktor dan kepentingannya berubah.

Kondisi ini jelas kurang baik untuk upaya membangun kemajuan bangsa yang perlu jangka panjang dan keberlanjutan. Para parpol dan elite politik perlu berbenah terkait positioning dan daya tawar mereka dalam berbagai proses kebijakan dan pengambilan keputusan di negara ini. Sebab, pada dasarnya, konsistensi para individu dan lembaga politik adalah motor kemajuan yang berkelanjutan bagi negara. (*)

*) MUHAMAD ROSYID JAZULI, Peneliti kebijakan public dari Paramadina Public Policy Institute, kandidat doktor dari University College London