ASEAN Summit dan Masalah Mendesak Kawasan

PADA ASEAN Summit Ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, 9–11 Mei 2023, terdapat kebutuhan mendesak untuk membahas agenda regional yang lebih luas selain krisis Myanmar. Meskipun krisis itu penting dan masih membutuhkan perhatian, ASEAN juga perlu mengatasi masalah-masalah mendesak lain yang memengaruhi stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

Krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar sejak kudeta militer pada Februari 2021 lalu menjadi fokus utama ASEAN beberapa tahun terakhir. Sayang, situasi terus memburuk disertai kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan pengungsian ribuan orang. Upaya-upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar berperan penting –termasuk menunjuk seorang utusan khusus dan mengajukan sebuah peta jalan untuk dialog politik– dan patut dihargai. Namun, fokus ASEAN pada isu tersebut berisiko meminggirkan isu-isu penting lain yang membutuhkan tanggapan kolektif.

Pertama, dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 terhadap kawasan tidak dapat diabaikan. Meskipun angka vaksinasi meningkat, kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN masih menghambat kemampuan kawasan untuk mengatasi virus secara efektif. Oleh karena itu, ASEAN Summit perlu membahas pemerataan distribusi vaksin dan strategi untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat regional dan ketahanan dalam menghadapi pandemi masa depan.

Kedua, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Asia Tenggara. Wilayah pesisir yang memiliki kepadatan penduduk dan ketergantungannya pada sektor pertanian membuat kawasan ini rentan terhadap dampak pemanasan global. Naiknya permukaan air laut, peningkatan intensitas badai, serta gangguan pasokan makanan dan air mengancam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Oleh karena itu, ASEAN Summit harus memprioritaskan perubahan iklim dalam agendanya, dengan fokus pada upaya-upaya kolaboratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Selain itu, meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan (LCS) berimplikasi pada keamanan dan stabilitas regional. Ketegangan tersebut melibatkan beberapa negara anggota ASEAN sehingga membutuhkan pendekatan terpadu dan diplomatis untuk mengatasi isu itu. ASEAN Summit menyediakan platform yang sangat baik bagi negara-negara anggota untuk mendiskusikan dan mengoordinasikan tanggapan mereka terhadap sengketa LCS, menuju resolusi damai dan adil yang menghormati hukum internasional.

Kerja sama ekonomi juga harus menjadi topik utama di ASEAN Summit. Penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada November 2020 menandai tonggak sejarah perdagangan dan investasi regional yang signifikan. RCEP berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru bagi negara anggota ASEAN sehingga harus diimplementasikan secara optimal. Selain itu, KTT ini menawarkan kesempatan bagi negara-negara untuk mengeksplorasi jalan tambahan untuk kolaborasi ekonomi, termasuk konektivitas digital, e-commerce, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Prioritas penting lainnya adalah konektivitas digital dan keamanan siber. Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital secara global. Dengan ekonomi digital yang berkembang pesat, negara-negara anggota ASEAN harus bekerja sama untuk memastikan semua warga negara dapat mengakses internet dan peluangnya. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur digital, mempromosikan literasi digital, dan menjembatani kesenjangan digital yang ada di antara penduduk pedesaan dan perkotaan di kawasan ini.

Namun, perkembangan digital memiliki tantangan tersendiri, terutama di bidang keamanan siber. Serangan siber kian canggih dan sering terjadi sehingga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional dan privasi individu. Oleh karena itu, negara anggota ASEAN harus mendiskusikan strategi kolaboratif untuk meningkatkan keamanan siber, termasuk berbagi informasi, peningkatan kapasitas, serta menetapkan standar dan protokol bersama. Upaya bersama ini perlu dilakukan demi melindungi warga negara dan ekonominya dari ancaman kejahatan siber.

Selain itu, ASEAN Summit perlu mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antarnegara anggota di tengah keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang melimpah. Salah satunya adalah mendorong diplomasi budaya demi memperkuat ikatan di antara negaranegara ASEAN, meningkatkan stabilitas regional, dan menumbuhkan sikap saling pengertian di antara masyarakat Asia Tenggara. KTT ini pun patut digunakan sebagai wadah dialog dan kerja sama dalam pelestarian budaya, pendidikan, dan seni kreatif yang turut menyemarakkan serta melindungi warisan budaya di Asia Tenggara.

Terakhir, pembahasan yang tak kalah penting adalah masalah HAM. Krisis di Myanmar merupakan masalah penting nan mengerikan. Akan tetapi, banyak isu kemanusiaan lain yang perlu menjadi perhatian. Misalnya perlakuan terhadap buruh migran, penganiayaan berbasis etnis dan agama minoritas, serta penindasan terhadap perbedaan pandangan politik.

Lanskap global terus berkembang dan keputusan yang diambil dalam KTT ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada masa depan kawasan. Para pemimpin ASEAN harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama, menemukan solusi inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Hanya dengan mempertahankan fokus yang luas dan berwawasan ke depan, ASEAN dapat memenuhi misinya untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di antara negara-negara anggotanya yang beragam. Diharapkan, para pemimpin negara ASEAN yang berkumpul di Indonesia menunjukkan komitmen dalam mengatasi krisis Myanmar serta tantangan lebih luas demi mewujudkan masa depan cerah bagi Asia Tenggara dan rakyatnya.

*) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University