Reog, Jejak Peradaban, dan Jati Diri Ponorogo

SELURUH warga Ponorogo yang bermukim di berbagai daerah sedang murka. Pemerintah Malaysia membuat goro-goro yang membikin masyarakat Kota Reog itu meradang. Mereka mengklaim bahwa reog merupakan kesenian rakyat yang lahir di negara tersebut. Bahkan, secara terang-terangan Malaysia berencana mendaftarkan kesenian reog ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Meski membuat geger, kabar itu sejatinya bukan kali pertama terdengar. Keinginan Malaysia untuk ”menguasai” reog telah dimulai pada 2007. Itu tak lepas kemenarikan dan besarnya potensi reog dalam mengundang massa. Reog merupakan salah satu kesenian rakyat yang mampu menyedot banyak penonton.

Sejak dulu reog diakui sebagai kesenian yang kreatif, dinamis, dan multiaksi. Tidak hanya menonjolkan singa barong yang kepalanya dihiasi bulu burung merak. Keahlian bujang ganong dalam beratraksi dan kelenturan penari jatilan juga menarik untuk ditonton. Belum lagi harmonisasi suara gamelan yang dianggap sebagai perpaduan seni musik tingkat tinggi.

Dan ketika goro-goro itu muncul, tak heran jika para keturunan warok di segala daerah pun marah. Ada pertunjukan massal di Alun-Alun Ponorogo yang digelar seniman reog sebagai bentuk protes pada Jumat (8/4) lalu. Aksi serupa terjadi di Solo, Jawa Tengah. Agenda protes yang menuntut pengakuan reog sebagai kesenian khas Ponorogo diprediksi bakal terus terjadi. Bukan hanya oleh warga Ponorogo, tapi juga seniman-seniman reog di berbagai daerah dan didukung para penggiat budaya daerah.

Sebab, sebenarnya wajar-wajar saja jika masyarakat marah. Warga Ponorogo tidak hanya mengenal reog sebagai kesenian rakyat. Namun, mereka lebih memahaminya sebagai cerminan budaya plus jati diri. Silakan tanya kepada pemuda-pemudi asal Ponorogo yang merantau ke luar kota. Setiap pemuda asal Ponorogo yang terlihat rajin dan gagah sering kali dicap sebagai keturunan warok. Begitu pula pemudi yang kelembutannya dipahami sebagai sifat khas penari jatilan.

Kesenian reog disebut sudah hidup di Ponorogo sejak ratusan tahun lalu. Dan pertunjukan pun bukan lagi sekadar hiburan. Namun lebih mengarah pada tradisi yang wajib ada setiap kali 17-an, Suroan, dan hajatan politik, termasuk pilkada. Kesenian reog juga representasi dari kekayaan golongan masyarakat dalam hajatan seperti pernikahan, ulang tahun, dan khitanan.

Wujud kelekatan reog dengan Ponorogo juga bisa dilihat dari adanya Festival Reog Nasional (FRN) yang digelar setiap tahun. Itu bukan acara seremonial belaka. Namun lebih pada penegasan dan pengakuan budaya. FRN yang bisa menyedot dana APBD hingga Rp 2 miliar merupakan hajatan besar yang menggerakkan perekonomian. Penontonnya bahkan sampai berasal dari luar negeri.

Reog merupakan jejak peradaban sosial masyarakat Ponorogo di masa lampau. Itu melambangkan keterkaitan dan keharmonisan banyak pihak. Pastinya tidak hanya antar pemain dalam kesenian reog. Namun juga hubungan pemain dan pemerintah. Lalu pemain dan masyarakat. Sebab, reog juga jadi simbol sosial politik yang kerap kali dipertunjukkan seusai pemilu.

Sulit diakui jika reog bukan bagian dari masyarakat Ponorogo. Boleh lihat pada gerakan khas Ponorogoan di dalam kesenian tersebut. Salah satunya gerakan edrek penari jatilan. Gerakan menyundulkan bokong ke depan sambil mendekati pembarong dianggap sebagai simbol prajurit dalam menarik simpati rajanya.

Ada banyak bukti terkait sejarah perkembangan kesenian reog di Ponorogo. Bukti-bukti itu juga menunjukkan bagaimana sifat kegigihan, ketangkasan, dan keberanian yang melekat dalam diri warok menular kepada masyarakat Ponorogo. Sifat yang kini masih dijunjung tinggi sebagian kepala desa di Ponorogo.

Tidak perlu ngoyo untuk mencari referensi terkait sejarah kesenian reog. Salah satunya bisa memakai buku Babad Ponorogo karya Purwowijoyo. Reog Ponorogo versi Bantarangin lahir dari kegandrungan Prabu Kelono Sewandono pada Dewi Songgolangit. Pemilik takhta Kerajaan Bantarangin itu ingin mempersunting putri asal Kediri tersebut. Sang putri tidak lantas menerimanya dengan mudah.

Dewi Songgolangit mengajukan syarat. Dia meminta Kerajaan Bantarangin membuat kesenian untuk menghibur hatinya. Kesenian tak boleh meniru. Seni harus berbeda dibandingkan sebelumnya. Maka, terciptalah reog Ponorogo. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan.

Kembali pada klaim Malaysia, penulis sepakat dengan budayawan Ponorogo Sutejo dalam unggahan di medsosnya. Bahwa reog sah milik warga Ponorogo. Tidak perlu takut untuk bertarung memperjuangkannya. Sebab, jejak-jejak sejarah itu sudah terlihat jelas.

Hingga kini ada 500 grup kesenian reog yang tersebar pada seluruh desa di Ponorogo. Kecintaan masyarakat akan topeng terbesar di dunia itu tak diragukan lagi dengan melihat banyaknya patung reog. Ada ribuan patung penari reog yang tersebar di jalan kota, kecamatan, hingga desa.

Selain itu, Ponorogo dihuni banyak pelaku kesenian reog yang berasal dari berbagai umur. Dari TK hingga lanjut usia. Kabupaten yang kini dipimpin Sugiri Sancoko tersebut juga masih dikenal sebagai kota pengekspor reog. Produksi perajin dikirim hingga ke Tiongkok. Para penabuh gamelan dari Ponorogo yang diundang untuk melatih di luar negeri juga tak sedikit.

Dan seharusnya bukan jadi senjata untuk saling menyalahkan. Klaim Malaysia sebenarnya merupakan hal yang perlu ”disyukuri”. Paling tidak, ada banyak orang yang peduli atau pura-pura peduli pada kesenian reog. Dan kini mari kita tunjukkan aksi nyata dari hakikat sebuah pengakuan.

Prioritasnya adalah pada persoalan-persoalan mendasar yang masih melekat pada kesenian reog. Mulai bahan baku yang berasal dari hewan yang dilindungi, besarnya biaya pertunjukan, kepercayaan sebagian masyarakat akan pertunjukan reog sebagai ajang mabuk-mabukan, regenerasi pemain yang belum tuntas, hingga pendidikan sejarah yang masih kurang. Upaya-upaya solutif perlu dilakukan untuk menguatkan reog sebagai kesenian, jejak peradaban sosial, dan jati diri masyarakat Ponorogo. Juga warga negara Indonesia. (*)