G30S/TWK, Operasi Penyingkiran Pegawai KPK oleh Negara

SETIAP tahun, pada 30 September menjadi peringatan penting atas kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Dalam sebuah film propaganda yang dibuat rezim orde baru, digambarkan penculikan dan pembantaian terhadap sejumlah jenderal dan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa kelam ini pun dikenal dengan G30S/PKI.

Apa hubunganya dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? peristiwa itu tentu tak ada hubungannya sama sekali. Namun, 30 September bisa memberikan alternatif peringatan penting lainnya atas apa yang terjadi di Indonesia. Tanggal itu dipilih oleh KPK untuk menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja.

Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah 1 November. Itulah kenapa, Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang menjadi korban pemecatan, mensinyalir tanggal tersebut sengaja dipilih untuk membentuk persepsi negatif. Hal ini dinilai sangat kejam, sebab pemecatan ini bersamaan dengan hari pemberontakan yang dilakukan PKI 56 tahun silam.

Padahal faktanya, selama belasan tahun mengabdi di KPK, para pegawai yang tak lolos TWK konsisten dalam berjuang memberantas korupsi. Membersihkan negara dari praktik culas yang dilakukan para garong duit rakyat. Mereka mewakafkan hidupnya untuk merah putih karena resiko tugasnya tidak main-main. Ada yang diancam dibunuh, ada yang ditabrak hingga mengalami luka-luka, hingga ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras. Kendati demikian, mereka semuanya tidak mengeluh dan mundur, meski berhadapan dengan maut dalam menjalankan tugasnya.

Dibidang prestasi, ada pegawai yang merupakan lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN dan mengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas, Sesko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para pejabat eselon 1 dan para kepala daerah hingga menteri. Ada pula pegawai yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015. Jadi, kurang nasionalis apa mereka?

Pertanyaannya, bagaimana jika dibandingkan dengan para pimpinan KPK? Ketua KPK Firli Bahuri misalnya. Dia terbukti pernah beberapa kali melanggar etik? Seperti diketahui, Firli pernah bertemu pihak berperkara pada saat menjadi Deputi Penindakan KPK dan bergaya hidup mewah dengan naik Helikopter saat pulang kampung?.

Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti berhubungan dengan pihak perkara, namun hanya dijatuhi hukuman dengan pemotongan gaji yang nilainya tak seberapa. Apakah nasionalisme hanya diukur dari sekedar retorika dengan mengaku anak bangsa namun nirprestasi?

Tidak salah jika apa yang diputuskan Firli Bahuri Cs dengan mendepak Novel Baswedan dan pegawai lainnya per 30 September adalah buru-buru. Sebab, Ombudsman maupun Komnas HAM menemukan berbagai pelanggaran, seperti maladministrasi, hingga adanya sebelas pelanggaran HAM dalam proses TWK.

Jika ditelaah, dalih pimpinan KPK yang menyebut pemecatan berdasarkan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak tepat. Sebab, putusan MK hanya menyangkut uji norma undang-undang KPK. Sementara putusan MA, hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK. Putusan tersebut sama sekali tak melegalisasi tindakan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dan tidak menyentuh aspek pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam proses penyelenggaran TWK. Tafsir sesat itu membuat pimpinan KPK sembrono.

Masihkah Jokowi Mendukung Pemberantasan Korupsi?

Menanggapi pemecatan itu, di hadapan sejumlah pimpinan media, Presiden Jokowi justru memberikan kesan cuci tangan. Dia meminta agar semua urusan tidak dibebankan kepada dirinya, termasuk pemecatan pegawai KPK. Padahal, dalam berbagai kesempatan dia kerap ikut campur pekerjaan remeh temeh. Seperti bagi-bagi sembako yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Bagi-bagi sertifikat kepada warga. Segala sesuatu yang tidak harus dilakukan langsung oleh presiden.

Pernyataan Jokowi tidak cocok dengan ucapan sebelumnya yang meminta agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan pegawai. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar. Sebab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Jokowi sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi (atasan terlapor), bersama-sama dengan terlapor (KPK) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan Undang-undang. Jika tidak mematuhi, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai kepala negara yang telah membuang anak bangsa pemberantas korupsi. Jokowi juga akan dinilai sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat.

---

*) KUSWANDI, wartawan JawaPos.com