Pemilihan Rektor, Percaloan, dan Uang Mahar

Pertama, untuk mencegah praktik suap di balik pilrek tidak diikuti terjadinya praktik brokering (percaloan) dalam pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan PTN. Berdasar catatan ORI, selama ini ditengarai ada sejumlah rektor yang membangun infrastruktur atau melakukan pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Namun disediakan karena adanya tawaran proyek dari pihak luar yang selama ini ikut bermain dalam proses pelobian pilrek. Diduga, rektor juga mendapatkan fee dari proyek itu sehingga yang terjadi adalah praktik kongkalikong yang jelas akan merugikan negara.

Kedua, untuk mencegah agar kehidupan dan dunia PT tidak terjerumus ke dalam praktik kotor yang selama ini banyak mewarnai kehidupan politik. Dunia PT harus tetap mempertahankan marwahnya sebagai lembaga pendidikan, yang tidak terkontaminasi praktik korupsi –sekecil apa pun itu.

Pemilihan rektor yang sejak awal terkontaminasi permainan suap dan praktik percaloan sangat mungkin akan melahirkan rentetan praktik korupsi lain. Misalnya permainan dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset PT, penerimaan mahasiswa, dan penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas –yang ujung-ujungnya akan menampar reputasi PTN di mata masyarakat. (*)

*)Dosen Departemen Sosiologi dan anggota BPF (Badan Pertimbangan Fakultas) FISIP Universitas Airlangga Surabaya