alexametrics

Pencarian Semu Harun Masiku

Oleh KURNIA RAMADHANA *)
16 November 2020, 18:56:36 WIB

TEPAT pada 12 November 2020, genap sudah 300 hari buron KPK Harun Masiku tak kunjung berhasil diringkus lembaga antirasuah itu. Ini merupakan satu dari sekian banyak bukti kegagalan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Bahkan, tak sedikit pula pihak yang menyebutkan bahwa sebenarnya KPK bukan tidak mampu. Tapi memang tidak mau menyeret mantan calon anggota legislatif PDIP tersebut ke proses hukum.

Berkaca ke belakang, perkara yang juga melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu telah menuai banyak persoalan. Mulai pemulangan paksa Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi kepolisian sampai pergantian anggota tim satuan tugas (satgas) penyidikan KPK. Rentetan kejadian tersebut menggambarkan satu kesimpulan bahwa sejak awal KPK memang setengah hati dalam menangani perkara ini.

Keengganan KPK untuk menangkap Harun Masiku dapat dianalisis dari dua faktor utama. Pertama, minimnya komitmen dari pimpinan KPK. Poin itu terlihat jelas saat pimpinan memilih bungkam ketika dicecar pertanyaan terkait dugaan penyekapan yang dialami penyidik KPK saat ingin memburu Harun di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Kejanggalan lainnya juga tampak ketika ada simpang siur informasi perihal pengajuan izin menggeledah kantor DPP PDIP. Kala itu pimpinan menuding dewan pengawas belum memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Padahal, diduga keras yang terjadi justru sebaliknya, yakni pimpinan tidak pernah mengirimkan permohonan izin penggeledahan ke dewan pengawas.

Kedua, adanya dugaan kekuatan besar yang sedang melindungi Harun Masiku. Analisis tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, dalam perkara suap pergantian antarwaktu, anggota DPR RI sempat menyebut adanya keterlibatan seorang petinggi partai politik. Bukan hanya itu, upaya penindakan KPK juga sempat mendapat penolakan dari internal PDIP. Setidaknya hal itu terlihat tatkala lembaga antirasuah tersebut gagal untuk menyegel kantor DPP PDIP dan adanya pembentukan tim hukum internal partai yang bertugas mengawal perkara ini.

Penting untuk ditegaskan, KPK selama ini dikenal selalu cekatan saat mendeteksi keberadaan buruan. Ambil contoh pada perkara korupsi proyek wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Saat itu KPK berhasil menangkap Nazaruddin di Kolombia hanya dalam kurun waktu 77 hari. Karena itu, jika Harun masih berada di Indonesia, menjadi janggal bila tidak mampu dideteksi keberadaannya oleh KPK.

Kegagalan meringkus Harun dikhawatirkan akan kian mendegradasi kepercayaan publik terhadap KPK. Sejak Januari sampai saat ini, setidaknya terdapat empat lembaga survei yang telah mengonfirmasi bahwa KPK tidak lagi menjadi tumpuan masyarakat. Selain itu, tak sedikit akademisi yang awalnya menaruh harapan kepada KPK, sekarang malah berbalik dan tidak lagi menjadikan KPK sebagai parameter utama pemberantasan korupsi.

Menyikapi permasalahan tersebut, setidaknya ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan. Pertama, pimpinan KPK harus segera mengevaluasi kinerja dari tim satgas yang diamanati untuk mencari Harun Masiku. Sebab, waktu pencarian ini sudah terlalu berlarut-larut dan tidak juga menghasilkan perkembangan yang signifikan.

Bahkan, jika dimungkinkan, tim tersebut lebih baik dibubarkan saja. Lalu diganti dengan satgas yang terbukti selama ini berhasil dalam menangkap para buron. Misalnya menggunakan tim di bawah kepemimpinan Novel Baswedan yang beberapa waktu lalu sukses meringkus Nurhadi beserta komplotannya.

Kedua, Dewan Pengawas KPK mesti memanggil dan mengevaluasi pimpinan dan deputi penindakan KPK. Sebab, dua organ tersebut adalah aktor yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam sengkarut pencarian Harun. Kewenangan dewan pengawas dalam hal ini juga telah dijamin oleh undang-undang, yakni pasal 37B UU KPK terkait fungsi pengawasan akan tugas dan kewenangan KPK. Sekaligus ini juga akan menjadi indikator penilaian publik terhadap fungsi dan efektivitas keberadaan dewan pengawas itu sendiri.

Bukan hanya Harun Masiku, hingga saat ini KPK juga masih memiliki tunggakan buron lain yang belum diringkus. Mulai Izil Azhar (pembangunan proyek dermaga Sabang), Sjamsul dan Itjih Nursalim (penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia), serta Samin Tan (suap terkait terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara).

Baca juga: ICW: KPK Tak Mampu Tangkap Harun Masiku Selama 300 Hari

Jika tidak ada langkah konkret, KPK akan dihadapkan pada permasalahan serius yang nanti dapat membebaskan seluruh tersangka yang melarikan diri. Yakni habisnya masa kedaluwarsa penuntutan (pasal 78 ayat (1) KUHP) dan penyidikannya berpotensi dihentikan (pasal 40 ayat (1) UU KPK).

Pada akhirnya KPK harus kembali mengingat khitah kelembagaannya sendiri, yakni melakukan penindakan secara maksimal agar dapat menjadi pemantik bagi penegak hukum lain. Percayalah, memprioritaskan untuk mencari dan menangkap Harun Masiku serta buron lainnya jauh lebih bermanfaat ketimbang disibukkan dengan rencana menaikkan gaji pimpinan KPK ataupun membeli mobil dinas mewah. (*)

*) Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra



Close Ads