alexametrics

Moralitas Hilang di Kasus Jiwasraya

Oleh BENNY SUSETYO *)
12 Februari 2020, 16:48:37 WIB

SATU per satu kasus tercium di tubuh perusahaan milik pemerintah, mulai kasus Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya, hingga Asabri. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir ini benar-benar harus bekerja ekstrakeras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut, khususnya kasus Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun (versi Kejagung) dan Asabri yang diduga juga merugikan negara sekitar Rp 10 triliun.

Kasus yang menyedot perhatian publik tentu kasus Jiwasraya. Betapa tidak, perusahaan pelat merah itu ternyata tidak mampu membayar alias gagal bayar pada nasabahnya yang sebagian adalah warga negara asing (WNA). Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin kasus tersebut bisa terjadi? Bagaimana pengawasan atas kinerja Asuransi Jiwasraya selama ini?

Padahal, terkuaknya kasus ini menyebabkan kepercayaan publik hancur dalam sekejap. Tentu hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan pelat merah yang melanggar etika dalam berbisnis dan berdampak besar merugikan masyarakat dan negara.

Membahas etika, menurut pakar filsafat K. Bertens, etika itu sendiri dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik.

Dengan kata lain, perusahaan pelat merah yang melanggar etika dalam berbisnis ini sudah mengabaikan tanggung jawab dan mengabaikan nilai serta norma-norma moral yang seharusnya dipegang teguh tanpa terkecuali.

Dengan potensi kerugian negara yang sangat besar itu, langkah hukum dan politik pun ditempuh. Kejaksaan Agung (Kejagung) fokus mengusut kasus ini dan mulai menahan orang-orang penting di balik kemudi Jiwasraya. Selain itu, langkah politik ditempuh di DPR, khususnya di komisi VI yang membidangi BUMN, yakni dengan membentuk panitia kerja atau panja. Hasilnya nanti berbentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk menuntaskannya.

Diketahui bahwa Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus gagal bayar terhadap nasabah Asuransi Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 2000-an.

Secara ringkas, pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Kemudian Oktober–November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.

Pada November, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam. Hexana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital/RBC) 120 persen. Bukan hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya Rp 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun.

Pada November 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejagung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara terperinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kementerian BUMN juga menduga investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya.

Di samping penyelesaian masalah hukum dan politis, yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk para nasabah yang jumlahnya mencapai sekitar 7 juta orang dan 17 ribu di antaranya nasabah JS Saving Plant yang jatuh tempo pembayarannya berbeda-beda. Penyelesaian pembayaran kepada nasabah ini sangat penting mengingat industri asuransi menyangkut kepercayaan dan dalam kasus ini kepercayaan kepada pemerintah.

Kita pun menyambut gembira karena pemerintah memiliki komitmen dan keseriusan untuk membayar hak nasabah, meskipun dengan berbagai opsi dan mekanisme yang secara detailnya akan diumumkan pada akhir Februari 2020. Dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (15/1) bahwa kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, secepatnya mencari solusi dalam proses pembayaran hak nasabah ini.

Mengingat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada nasabah sangat besar, pemerintah harus memiliki prioritas kepada siapa didahulukan dan mereka yang masuk daftar tunggu juga harus diberi gambaran kapan dana mereka akan cair. Dalam konteks ini, komunikasi antara kementerian dan nasabah melalui perwakilan mereka harus lebih intens guna menghindari gejolak sosial.

Padahal, keadilan sebagaimana terpatri dalam Pancasila sila kelima seharusnya menjadi budaya dan cermin bangsa Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijunjung tinggi dengan kesadaran hati dan tanggung jawab bagi semua masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Jangan sampai akibat permasalahan ini banyak masyarakat yang dibungkam haknya dan kepercayaan masyarakat terhadap nasabah akan sirna.

Pada akhirnya, kasus Jiwasraya sebenarnya adalah cermin dari tiadanya suara hati dalam mengolah produk asuransi. Seyogianya mengolah produk asuransi berbanding lurus dengan pertimbangan suara hati dalam menginvestasikan hal yang amat dibutuhkan. Pada prinsipnya, seharusnya investasi nasabah asuransi harus dipertimbangkan prinsip kebaikan untuk masyarakat.

Persoalan pengolah dengan tahu, mau, dan sadar melakukan tindakan dengan tindakan yang bertentangan dengan suara hatinya. Suara hati sendiri tidak bisa dibohongi ataupun dimanipulasi karena suara hati merupakan kebenaran yang hakiki. Masalahnya adalah ketika suara hati ditumpulkan oleh kepentingan untuk menipu, membohongi, dan mirisnya dilakukan dengan kesadaran.

Ke depan dibutuhkan dalam mengolah bisnis asuransi bukan semata-mata karena memiliki keahlian bisnis dan investasinya saja. Suara hati yang perlu diutamakan. Suara hati adalah hukum kodrati yang bisa menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Semoga. (*)


*) Benny Susetyo, Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads