alexametrics

Wajib Mapan Lebih Dulu

Oleh ADJIE PAMUNGKAS*
7 Mei 2019, 10:20:38 WIB

JawaPos.com – Mengenai pusat ibu kota baru, kita harus mempertimbangkan tiga aspek. Yaitu, kelayakan lingkungan, sumber daya ekonomi, dan sosial.

Secara lingkungan, apakah daerah tersebut cocok untuk menjadi daerah hunian yang besar. Sebab, sebagai ibu kota negara, masyarakat pasti membayangkan sebuah daerah duplikasi DKI Jakarta. Jadi, wilayah harus luas.

Selain itu, harus memperhatikan material lahan. Misalnya, banyak lahan gambut dan bahkan rawan bencana. Sebab, tidak dimungkiri, jika tidak diperhatikan, hal tersebut bisa menghambat pembangunan. Namun, itu semua bisa teratasi dengan pemanfaatan teknologi yang tentu tidak murah.

Pemerintah juga harus memperhatikan kawasan-kawasan lindung dalam melangsungkan pembangunan. Jika tidak, masalah seperti banjir akan terjadi. Harus ada pengkajian wilayah untuk daerah lindung dan wilayah mana yang layak untuk hunian.

Kemudian, soal ekonomi. Ibu kota negara harus bisa menghidupi daerahnya sendiri. Jangan sampai pemindahan ibu kota negara malah menambah beban keuangan pemerintah pusat lantaran tidak bisa menggerakkan perekonomian di kota sendiri.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebuah ibu kota memunculkan karakter kemaritiman itu. Artinya, ibu kota ya seharusnya di kawasan pesisir. Ada transportasi laut. Roda perekonomian bergerak di sana.

Kemudian, dari aspek sosial, yakni dari jumlah masyarakat asli daerah itu. Bukan hanya itu, masyarakat lokal juga harus menerima perubahan budaya kosmopolitan. Jika tidak, bukan tidak mungkin timbul konflik sosial. Mulai banyaknya migrasi dari masyarakat luar yang masuk hingga gegap budaya.

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Memang tetap penting. Namun, dasarnya adalah tiga aspek itu. Lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketika tiga syarat tersebut terpenuhi, rasanya pembangunan infrastruktur akan mengikuti.

Pembangunan infrastruktur juga harus memikirkan kondisi keuangan negara. Tidak mungkin pembangunan malah gencar ketika keuangan sedang sempit. Praktis daerah yang setidaknya sudah mapan bisa dipilih sebagai ibu kota negara baru. Tidak dari nol. Dengan demikian, selanjutnya mudah untuk mengembangkannya menjadi kota metropolitan baru.

Sebab, bisa juga meski ibu kota negara sudah pindah, kehidupan dan laju perekonomian tetap berpusat di DKI Jakarta. Nah, itulah yang harus diperhitungkan. Kalau misalnya terlalu banyak faktor penghambatnya, ya pembangunan tidak bisa berkelanjutan. Karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi.

*) Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto/*/bay) 



Close Ads