alexametrics

Perpetual Sukuk untuk Biaya Ibu Kota Baru

Oleh Khairunisa Musari *)
6 September 2019, 17:17:28 WIB

RENCANA pemindahan ibu kota negara menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur ibu kota baru yang sebesar Rp 466,9 triliun. Instrumen keuangan syariah yang mungkin digunakan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal adalah esham yang dalam istilah populer hari ini dikenal dengan perpetual sukuk.

Dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan ibu kota negara baru; 19,2 persen berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); 54,4 persen berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU); serta 26,4 persen berasal dari swasta. Skema itu dikritisi karena pembiayaan KPBU dan swasta berimplikasi terhadap terbukanya ruang privatisasi atas infrastruktur strategis milik negara.

Saat ini instrumen keuangan syariah yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan adalah sukuk. Pada 2019, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2019, pemerintah melelang sukuk seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan project based sukuk (PBS) Juni lalu. Dari target Rp 6 triliun, total penawaran yang masuk mencapai Rp 40,2 triliun atau hampir 7 kali lipat dari target indikatif. Hampir pada setiap penerbitan, sukuk selalu mengalami oversubscribed.

Sebelumnya lagi, yang mengejutkan, sukuk tabungan seri ST-004 yang diterbitkan oleh pemerintah pada Mei menunjukkan, serapan 51,8 persen investor berasal dari kalangan milenial. Tren investor milenial itu terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sukuk juga diminati segmen pasar pemula yang loyal dan terus bertumbuh. Pada Agustus, pemerintah bahkan kembali menawarkan sukuk tabungan seri ST-005.

Penerimaan pasar terhadap sukuk mengindikasikan bahwa instrumen keuangan syariah cukup diminati. Esham punya peluang yang sama. Sebagai instrumen fiskal, esham bahkan mengungguli sukuk untuk membiayai pembangunan. Untuk membiayai ibu kota negara baru, termasuk juga memanfaatkan aset ibu kota lama, esham layak untuk dipertimbangkan.

Esham

Instrumen esham memang tidak sepopuler sukuk. Padahal, esham adalah komponen pembentuk sukuk. Karena itu, struktur esham lebih sederhana. Bahkan, sejak awal, berdasar sejarah peradaban Islam, esham memosisikan diri sebagai instrumen fiskal. Sedangkan sukuk awalnya hanya berfungsi sebagai cek atau surat tagihan, bukan instrumen pembiayaan atau investasi. Profesor Murat Cizakca, sejarawan ekonomi dari Turki, menuliskan banyak manuskrip esham.

Pada masa Kesultanan Ottoman, sekitar tahun 1775, pasca kekalahan perang oleh Rusia, pemerintah setempat melakukan perubahan kebijakan fiskal. Pemerintah menerbitkan esham untuk memobilisasi pinjaman kepada publik guna membayar ganti rugi perang. Dalam kurun setahun, Kesultanan Ottoman berhasil mengumpulkan sepertiga dana ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Rusia.

Selanjutnya, dalam waktu sepuluh tahun, esham mampu menghasilkan pemasukan yang setara dengan lebih dari setengah total pendapatan negara. Padahal, sebelumnya, melalui instrumen malikane, Ottoman membutuhkan waktu 90 tahun untuk dapat meraih pendapatan sebesar itu. Esham terbukti efektif untuk mendapatkan dana publik dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar.

Hari ini, meski esham tidak banyak dikenal, keberadaannya secara teknis berwujud pada perpetual sukuk. Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan sukuk jenis itu. Sukuk yang selama ini diterbitkan adalah sukuk secara umum yang menyerupai sekuritisasi konvensional, di mana proses kepemilikan jaminan aset dipindahkan kepada investor melalui surat berharga yang disebut dengan sertifikat yang menunjukkan proporsi nilai aset tersebut. Kemunculan sukuk jenis itu dilatarbelakangi upaya untuk menghindari riba pada struktur obligasi konvensional.

Perpetual Sukuk

Penerbit perpetual sukuk yang praktiknya dapat menjadi studi kasus esham adalah Malaysia Airlines dan Abu Dhabi Islamic Bank. Dua korporasi besar itu pada 2012 menerbitkan sukuk tanpa maturity date. Malaysia Airlines juga tidak menggunakan pihak ketiga dan tidak berkewajiban membayar pokok kepada investor.

Sementara itu, Abu Dhabi Islamic Bank untuk memenuhi persyaratan modal dalam Basel III menerbitkan perpetual sukuk agar tidak meningkatkan gearing ratio.

Melalui esham yang mungkin tetap diberi label perpetual sukuk, pemerintah sejatinya tidak berkewajiban membentuk special purpose vehicle (SPV), termasuk tidak berkewajiban membayar dana pokok karena tidak ada maturity date. Hal itulah yang menjadikan perpetual sukuk berbiaya rendah ketimbang sukuk secara umum. Instrumen tersebut juga dapat menjadi alat likuiditas dan menghasilkan pendapatan tetap yang menguntungkan investor dengan tetap meninggalkan riba.

Struktur esham atau perpetual sukuk didasarkan pada aset yang disisihkan oleh pemerintah yang tetap dimiliki dan dikelola pemerintah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatan tahunan untuk instrumen itu. Badan usaha milik negara (BUMN) yang sehat atau aset produktif pada ibu kota negara lama dapat menjadi underlying asset sekaligus penghasil fixed annuity untuk para investor.

Dari perspektif keuangan syariah, esham dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai ibu kota negara baru. Instrumen itu semakin kuat bila diintegrasikan dengan wakaf. Selain mendapat dana murah dalam jumlah besar dengan waktu cepat, kesinambungan fiskal APBN tetap terjaga karena tidak menambah utang negara, tetapi justru menambah ekuitas. Wallahu a’lam bish shawab(*)


*) Dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember, sekretaris II DPW IAEI Jatim, sekretaris ISEI Jember

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads