Hiperrealitas Politik

ROBOHNYA baliho caleg di Jakarta pada akhir Januari 2024 lalu menyadarkan kita semua bahwa alat peraga kampanye (APK) telah menimbulkan korban fisik. Sepasang kakeknenek dan empat pemotor tersungkur menjadi korban robohnya APK di sejumlah kawasan di Jakarta. Lebih dari itu, beragam APK telah membuktikan bahwa panggung politik tanah air dipenuhi praktik penyajian kesemuan atas realitas yang nyata.

Sejak akhir November 2023 lalu, tak ada sudut kota yang tak banjir APK. Momennya memang kampanye politik. Setiap caleg berlomba-lomba untuk memasang beragam APK, mulai spanduk hingga baliho. Apa isi APK itu? Tak ada lain kecuali foto dan nomor urut calon serta jargon. Program? Hanya bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali dari ribuan caleg yang mengusung rencana program politik yang akan dijalankan kelak bila terpilih.

Hampir setiap warga pasti tahu dan merasakan bahwa tak ada tampilan foto yang lebih buruk daripada aslinya. Atau minimal sama seperti aslinya. Juga tidak senatural mungkin. Apalagi, teknologi desain grafis semakin memungkinkan perubahan tampilan wajah dan diri secara lebih baik daripada aslinya. Terlihat lebih muda, juga lebih glowing. Bahkan, sebagian warga mungkin merasa pangling, untuk tidak mengatakan asing, dengan tampilan wajah pada foto yang beredar melalui berbagai bentuk APK itu.

Pemilu telah memperkuat fenomena politik hiperrealitas. Kesemuan dan bahkan keburaman atas fakta senyatanya semakin mengalami penguatan. Dan sebaliknya, hiperrealitas politik juga menyajikan gambaran diri caleg yang cenderung mengalami penyemuan dan pemburaman atas gambar senyatanya.

Politik hiperrealitas hadir bersama dan seiring dengan semakin otonomnya setiap masyarakat di hadapan pemegang kuasa sosial politik. Pasar politik penuh dengan peserta di dalamnya. Berupa para politikus yang tampil dengan inovasi dan kreativitas tampilan diri. Soal program? Hampir tak ada yang distingtif.

Hanya sayangnya, fenomena hiperrealitas politik telah membuat para politikus kehilangan roh marketing politik. Yang ditampilkan dalam APK hanya pemujaan fisik diri yang disuguhkan dengan penuh kesemuan. Citra diri tidak ditampilkan melalui rencana program kecuali gambar diri yang cenderung merupakan hasil editan. Itu semua untuk kepentingan pencitraan gambar diri semata. Lihatlah hampir semua APK absen dari pemasaran rencana program kerja politik. Minimal melalui diksi yang menunjuk pada distingsi program yang dipasarkan.

Pengalaman memperparah pemandangan politik di atas. Para caleg menyadari dari dini bahwa kekuatan partai politik atas anggota legislatif terpilih sangat hegemonik. Ruang gerak kemandirian anggota legislatif hampir tidak ada. Posisi mereka sebagai kepanjangan tangan partai di parlemen membuat mereka sangat lemah di hadapan partai politik pengusung. Sebaliknya, posisi tawar partai politik tak bisa dilawan anggota legislatif yang mewakilinya di parlemen. Maka, pantas para caleg lebih memilih membangun citra diri semata daripada susah payah membangun rencana program kerja politiknya.

Hanya ironisnya, kepentingan untuk membangun citra diri yang baik melalui tampilan fisik yang ramah di mata tak diikuti dengan kesadaran lingkungan yang baik. APK justru dipasang di titik-titik lokasi yang kontraproduktif dengan pembangunan citra diri yang baik. Tidak sedikit APK dipasang di pohon, jembatan, dan titik umum lainnya yang bisa membahayakan pejalan kaki dan pengendara motor. Jatuhnya APK di sejumlah daerah di Jakarta serta di daerah lain seperti menjadi contoh konkret penguat fakta yang dimaksud.

Memang harus diakui, dalam hiperrealitas, citra baru adalah segalanya. Rekam jejak bisa disemukan dengan cara pembangunan citra baru itu sebagai sebuah realitas baru. Orang pun lalu kehilangan penglihatan dan kesadaran atas rekam jejak pembuatnya, termasuk rencana program kerja yang ditawarkan.

Karena itu, tidak heran jika dalam hiperrealitas politik pileg kali ini, gambar cantik atau ganteng lebih diutamakan daripada tawaran program yang prorakyat. Semua itu karena citra baru sebagai realitas baru dianggap lebih penting, dan karena itu lebih diutamakan untuk secara sengaja dikampanyekan ke publik.

Tampak sekali, para caleg sangat paham betul apa yang disinyalir Marshall McLuhan (The Gutenberg Galaxy, 1962:16) dengan konsep pictorial space. Konsep ini memberi pemahaman pentingnya kesan dalam hubungan antara pandangan dan gambar. Kepentingannya untuk pembangunan citra baru diri. Untuk itulah, kita bisa memahami mengapa para caleg lebih menggeber gambar baru diri dalam APK daripada tawaran program politik yang akan dijalankan. Publik pun, untuk sementara, iya-iya saja atas fenomena itu.

Baca Juga: Rintangi Penyidikan Lukas Enembe, Pengacara Stafanus Roy Rening Divonis Rp 4,5 Tahun Penjara

Tentu, semua itu akan dibuktikan pada 14 Februari mendatang. Apakah citra baru yang ditampilkan dalam APK bisa melampaui program politik yang ditawarkan. Situasinya akan lebih parah jika program politik dianggap tak terlalu penting lagi untuk dipertimbangkan para pemilik suara dalam menjatuhkan pilihan.

Itu semua karena tak ada program politik yang distingtif yang ditawarkan hampir semua peserta pileg. Di tengah patah semangat publik atas program politik yang distingtif, mereka pun lalu bisa tergerus oleh kampanye citra baru yang ditawarkan APK. Apalagi, kekuatan uang masih bisa dirasakan menguat dalam setiap kontestasi politik.

Hiperrealitas politik memang kini menjadi isu penting di tengah minimnya program kerja politik. Apalagi, lacurnya, kekuatan modal finansial bisa memegang peran besar untuk memenangi pertarungan. Hiperrealitas politik kini betul-betul menjadi fakta baru politik melalui pembangunan citra baru diri daripada tawaran rencana program yang akan dijalankan. (*)