Kemenangan Lai Ching-te dan Kegelisahan Tiongkok

PADA 13 Januari 2024 pemilihan presiden di Taiwan telah berlangsung dan William Lai menjadi presiden baru Taiwan. Pemilihan itu sangat memengaruhi dinamika geopolitik internasional, mengingat Taiwan berada di tengah salah satu kontroversi internasional paling rumit sejak tahun 1949. Terutama terkait dengan kebangkitan rezim komunis di bawah Mao Zedong di Tiongkok (China) dan penarikan diri nasionalis di bawah Chang Kai-Shek ke Pulau Formosa, yang sekarang dikenal sebagai Taiwan.

Pada tahun yang sama, Mao mengakhiri Republik Tiongkok yang didirikan pada tahun 1912 (yang kemudian akan diadopsi oleh Taiwan) dan menyatakan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pada periode yang sama, Taiwan jatuh di bawah rezim represif hingga transisi demokratis pada tahun 1990 dan proses Taiwanisasi.

Pemilihan ini menjadi momen penting dalam geopolitik Asia. Sementara Uni Eropa memperhatikan dengan tajam dinamika di negara tersebut. Sedangkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) khususnya menahan napas mereka hingga pengumuman resmi kemenangan Lai Ching‑te aka William Lai. Kemenangan ini tidak disambut baik oleh Tiongkok, yang mengklasifikasi Lai sebagai ancaman dan provokator kemerdekaan yang dapat mengganggu hegemoni Tiongkok di wilayah tersebut. AS juga menunjukkan ketidaksetujuan dengan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa mereka tidak memberikan dukungan untuk kemenangan Lai.

William Lai, yang merupakan kandidat dari Partai Progresif Demokratik (DPP), memenangi pemilihan dengan 42 persen suara, lebih dari 5 juta suara, mengonfirmasi pemerintahan ketiga berturut-turut DPP di negara tersebut. Dia menjauh dari Hou Yu-ih, kandidat Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang terkait dengan Chiang Kai-shek, seorang presiden serta pemimpin militer Tiongkok abad ke-20. Awalnya KMT memiliki kebijakan yang keras terhadap Tiongkok. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir sejak 2008, mereka menunjukkan kecenderungan yang kurang agresif. Terutama setelah kebijakan tiga ”tidak” yang diusulkan Ma Ying-jeou: tidak bersatu, tidak merdeka, tidak ada konfrontasi militer.

Tidak banyak harapan untuk kemenangan Partai Rakyat (TPP) yang mencalonkan Ko Wen-je sebagai kandidat. Presiden baru Lai yang sebelumnya menjabat wakil presiden sejak 2020 dan menjadi wali kota Taiwan selama 7 tahun, memimpin DPP sejak 2023, menunjukkan garis politik yang belum jelas. Dia tidak pernah secara formal menyatakan kemerdekaan dari Tiongkok.

Selama kampanye pemilihan, Lai menyatakan keinginan untuk memiliki hubungan persahabatan dengan Beijing. Tetapi juga menekankan bahwa Tiongkok harus memahami sejauh mana ancaman yang dihadapi stabilitas Taiwan, yang dapat mengganggu keseimbangan politik di Asia dan Pasifik jika Tiongkok campur tangan dalam urusan Taiwan. Namun, kemenangan Lai dan DPP sementara menunjukkan antusiasme dan ketegasan dari rakyat Taiwan untuk tidak ingin sejalan dengan pandangan Tiongkok yang melihat Taiwan sebagai provinsi dari raksasa merah tersebut. Juga membawa kekhawatiran terhadap stabilitas politik negara. Hal itu terbukti dengan adanya delapan pesawat jet dan enam kapal perang Tiongkok yang mengelilingi Pulau dan Selat Taiwan.

Ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan sangat jelas: Taiwan hanya diakui oleh 13 negara, dengan populasinya 23 juta orang, tapi pemilihan di sana dapat menggoyahkan keseimbangan internasional dan ekonomi yang sangat sensitif. Taiwan dianggap sebagai provinsi pemberontak oleh Tiongkok, yang memberlakukan isolasi diplomatik yang tegas terhadap Taiwan untuk semua negara yang ingin menjalin hubungan resmi dengan Tiongkok. Namun, kekhawatiran Tiongkok terhadap kemerdekaan Taiwan akan menjadi bencana, baik dari perspektif narasi politik di dalam wilayah Tiongkok maupun dari aspek strategis ekonomi. Mengakui Taiwan sebagai entitas negara yang terpisah dari Tiongkok akan berarti merusak narasi komunis di dalam negeri, memberikan bukti bahwa ada model pemerintahan di luar Partai Komunis, yang dapat menciptakan masalah serius bagi pemerintah.

Selain itu, Taiwan memiliki signifikansi strategis yang sangat penting bagi Beijing karena terletak di antara rantai pulau-pulau pertama yang akan menjadi wilayah sekutu AS. Sebuah Taiwan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Beijing akan menjadi peluang strategis bagi Tiongkok, memberikan kendali atas pintu gerbang Pasifik.

Terlebih lagi, Taiwan memainkan peran fundamental dalam industri microchip yang sangat vital bagi ekonomi Tiongkok, terutama dalam sektor pertahanan dan militer. Namun, dengan kemenangan Lai, Tiongkok sekarang perlu memberikan tekanan kepada Taiwan agar tidak terlalu jauh menjauh dari orbit Tiongkok.

Di pihak lain dunia, AS juga tidak kurang khawatir. AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan secara resmi untuk menghindari krisis politik dengan Tiongkok. Tetapi, mereka memiliki peran pendukung di wilayah tersebut, yang tetap menempatkan tekanan kepada Washington.

Dari satu sisi, Taiwan melihat bayangan pengaruh baik dari AS maupun dari Tiongkok di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, perhatian tertuju kepada Taiwan untuk memahami bagaimana situasi akan berkembang setelah pemilihan.

Secara khusus, Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan ”nondiplomatik” yang kompleks. Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan menghormati kebijakan ”Satu Tiongkok” yang dipegang Beijing. Namun, pulau kecil ini memiliki peran penting bagi Indonesia, sebagaimana halnya Indonesia bagi Taiwan.

Selain itu, Taiwan menjadi destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia yang menyumbang sebanyak 35 persen dari total pekerja asing di pulau tersebut. Persentase ini dengan jelas menempatkan Taiwan dan Indonesia dalam posisi dialog jangka panjang. (*)

*) ANIELLO IANNONE, Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Peneliti Perpolitikan Asia Tenggara