Sepenting Apa Kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia?

KUNJUNGAN Kaisar Naruhito ke Indonesia yang dijadwalkan pada 17–23 Juni 2023 dapat dilihat sebagai perwujudan strategi keterlibatan Jepang yang tengah berlangsung dengan Asia Tenggara. Terlepas dari peran monarki konstitusionalnya, yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan politik, kunjungan kaisar ke Indonesia merupakan gerakan yang sarat dengan makna simbolis. Kunjungan itu tidak hanya menandakan ketertarikan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan negara yang sedang naik daun di Asia Tenggara, tapi juga mengakui pentingnya Indonesia di panggung global.

Indonesia, sebagai pemimpin de facto ASEAN dan ekonomi terbesar di kawasan tersebut, merupakan titik fokus strategis bagi Jepang. Keterlibatan itu selaras dengan kepentingan strategis yang lebih luas dari negara-negara G-7. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis serta Uni Eropa. Di era dinamika kekuatan global yang berubah dengan cepat, negara-negara G-7 cenderung mendukung munculnya mitra yang kuat dan demokratis di kawasan seperti Asia Tenggara.

Pada saat yang sama, kunjungan Kaisar Naruhito membawa implikasi terhadap dinamika di negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), dengan Tiongkok sebagai anggota yang signifikan. Sikap itu dapat dilihat sebagai respons tidak langsung terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan alternatif bagi dominasi regional Tiongkok. Sebuah strategi yang mendapat dukungan halus dari negara-negara G-7.

Namun, hubungan internasional bukanlah permainan zero-sum dan penguatan hubungan dengan satu negara tidak harus mengasingkan negara lain. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan Jepang dan Tiongkok. Indonesia menunjukkan kebijakan luar negeri yang independen dan menolak untuk menjadi pion dalam permainan besar geopolitik.

Kunjungan itu pun menegaskan kesiapan Jepang untuk memperdalam hubungan budaya dan terlibat dalam ’’diplomasi lunak’’ dengan Indonesia, mengingat pentingnya gerakan simbolis dalam budaya Jepang. Meski isyarat-isyarat tersebut memiliki implikasi yang signifikan, namun harus diubah menjadi tindakan kebijakan yang konkret untuk benar-benar memanfaatkan pertukaran diplomatik. Ada peluang unik untuk kerja sama bilateral yang lebih dalam, terutama di bidang tenaga kerja dan pendidikan. Program pertukaran tenaga kerja, kolaborasi pendidikan, dan inisiatif penelitian bersama dapat menjadi hasil nyata dari hubungan yang semakin kuat ini.

Selain itu, keterlibatan Jepang dengan Indonesia berkontribusi pada stabilitas yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Terutama dalam menghadapi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam konteks yang lebih besar, keterlibatan itu tidak hanya penting bagi Jepang dan Indonesia, tapi juga memiliki implikasi signifikan bagi komunitas internasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik tak hanya menjadi tanggung jawab kedua negara, tetapi juga menuntut perhatian dari negara-negara G-7 dan memengaruhi potensi strategi mereka di Asia Tenggara. Upaya itu dapat dilihat sebagai respons terhadap pertumbuhan penting Asia Tenggara di panggung dunia, yang sejalan dengan kepentingan strategis Jepang dan negara-negara G-7 lainnya.

G-7 juga dapat menafsirkan penjangkauan diplomatik Jepang sebagai panggilan untuk lebih memperhatikan Asia Tenggara, kawasan yang kian penting secara ekonomi dan geopolitik. Langkah itu dapat menjadi katalis bagi negara-negara G-7 untuk terlibat lebih luas dengan kawasan tersebut dan meninjau kembali strategi kebijakan luar negeri mereka. Bahkan, dapat mendorong negara-negara itu untuk melibatkan negara berkembang seperti Indonesia secara lebih aktif dalam diskusi mereka. Termasuk mengakui perannya yang semakin besar dalam membentuk norma dan peraturan global.

Sementara itu, bagi negara-negara BRICS, upaya diplomatik tersebut melambangkan fluiditas dinamika kekuatan internasional. Kesediaan Jepang untuk terlibat lebih dekat dengan negara-negara di luar pusat kekuasaan tradisional berpotensi mendorong negara-negara BRICS untuk meningkatkan jangkauan ke pemain regional berpengaruh lainnya. Hal itu, pada gilirannya, bisa mengarah pada dorongan yang lebih besar untuk reformasi di lembaga-lembaga internasional, dengan negara-negara berkembang yang menuntut peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global.

Keterlibatan diplomatik itu dapat dilihat sebagai bagian dari pendekatan Jepang yang lebih luas untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Namun, sangat penting untuk tidak melihat hal itu semata-mata dari sudut pandang zero-sum. Hubungan internasional merupakan interaksi yang kompleks antara kepentingan, norma, dan hubungan. Meski Jepang memang berusaha menawarkan alternatif terhadap pengaruh Tiongkok, hubungan konstruktif Indonesia dengan dua negara itu menunjukkan dinamika politik global yang penuh nuansa dan penolakannya untuk bermain dalam politik kekuatan biner.

Sebagai penutup, kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia merupakan bukti dari semakin kompleksnya hubungan internasional di abad ke-21 ini. Hal itu menggarisbawahi semakin pentingnya negara berkembang, dinamika pergeseran kekuatan, dan peran penting dari simbolisme diplomatik. Simbolisme kunjungan itu harus menjadi batu loncatan untuk mengembangkan kebijakan konkret dan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. (*)

*) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University