Legislator PKS Soroti Tingginya Biaya Vaksin Gotong Royong

JawaPos.com - Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5). Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp 879.140.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi program vaksin gotong royong karena diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity, namun menyoal biaya vaksin yang terlalu mahal.

"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," ujar Netty kepada wartawan, Kamis (20/5).

Menurut Netty, UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan.

"Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha. Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

Menurutnya, vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya.

"Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," ungkapnya.

Netty meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.